Plt Anggap Surat Keputusan Tetap Sah KEJAKSAN - Surat keputusan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Cirebon, ternyata bukan ditandatangani Sekretaris DPD, Toto Sunanto. Belakangan terungkap, surat keputusan tersebut hanya ditandatangani Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Heri Mekar. Informasi ini didapat Radar dari sumber internal yang enggan diungkap identitasnya. Menurutnya, penandatanganan SK oleh wakil sekretaris bidang pengabdian masyarakat, menyalahi aturan organisasi. Sebab seharusnya, kalau pun sekretaris enggan menandatangani, maka yang berhak membubuhkan tanda tangan adalah wakil sekretaris bidang organisasi. “Saya dapet info, katanya ada yang melihat SK-nya yang nanda tangan wakil sekretaris bidang pengabdian masyarakat. Secara administrasi ini menyalahi aturan, karena yang seharusnya nanda tangan wakil sekretaris bidang organisai,” ujar sumber yang dapat dipercaya ini. Sayangnya, Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Heri Mekar, belum bisa dikonfirmasi. Nomor telepon selularnya dalam keadaan tidak aktif. Meski berulang kali dihubungi wartawan koran ini. Sekretaris DPD Golkar, Toto Sunanto, hingga kemarin masih memilih bungkam soal alasannya tidak bersedia menandatangani surat keputusan pengangkatan plt. “Saya tidak mau berpolemik,” ucapnya singkat. Namun, informasi ini dibenarkan Plt Ketua DPD Partai Golkar, Ali Rahman. Dia mengakui surat itu ditandatangani Heri Mekar. Tetapi menurutnya, tidak ada yang salah dengan mekanisme administrasi tersebut. Sebab kepemimpinan di Partai Golkar menganut azas kolektif kolegial. Artinya, SK memang mutlak harus ditandatangani ketua DPD, dan sekretaris hanya mendampingi tanda tangan. Kalau sekretaris tidak mau, maka bisa diwakilkan kepada wakil sekretaris lainnya. “Secara administrasi, surat ini sudah sah,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Ali kembali meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan pengangkatan dirinya sebagai plt, mengkaji kembali Peraturan Organisasi (PO) 13 Partai Golkar. Sebab PO 13 tersebut sudah dibagikan dan disosialisasikan. Selanjutnya, Ali menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi internal Partai Golkar Kota/Kabupaten Cirebon untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. “Apalagi untuk pileg, kita punya target 30 persen dan untuk pemilihan gubernur bertekad untuk menyukseskan Yance (Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Irianto M S Syafiuddin, red) menjadi gubernur Jabar,” bebernya. Sehingga, kata dia, dibutuhkan soloditas struktur partai yang kuat melalui mekanisme konsolidasi yang terus menerus. Di lain pihak, sejumlah Pengurus Kecamatan Partai Golkar memilih bungkam, saat ditanya wartawan terkait persoalan pelaksana tugas sementara DPD Partai Golkar. “Saya tidak komentar dulu ya, takut salah,” ujar Ketua Pengurus Kecamatan Kesambi, Hadi Susanto Halim. Senada dikatakan Ketua PK Kejaksan, Rudi Alamsyah, yang saat dihubungi mengaku berada di Tegal, dan belum mengikuti perkembangan terakhir persoalan internal partainya. “Saya belum mengikuti perkembangan terakhir, nanti saja kalau sudah di Cirebon,” katanya, melalui sambungan telepon selular. Ketua PK Pekalipan, Kurnia Rustandi, juga belum memberikan komentar. Saat dihubungi, Kurnia mengaku sedang berada di kantor Komando Distrik Militer 0614, dan meminta wartawan koran ini mengubunginya kembali. Tetapi hingga berita ini diturunkan, Kurnia tidak memberi tanggapan lebih lanjut. (yud)
Kategori :