Menanti Tribrata 1 Selera Istana

JAKARTA- Siapa sih sebenarnya Tibrata 1 (kapolri) pilihan Presiden Jokowi? Hingga saat ini, belum ada kepastian. Komjen Budi Gunawan (BG) juga kian tak pasti. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, polemik pemilihan kapolri pun berlarut-larut. Jokowi beberapa kali beralasan masih harus menunggu sidang praperadilan yang diajukan BG ke pengadilan. Kompolnas sendiri sudah menyiapkan empat calon kapolri apabila Presiden batal melantik BG. Kompolnas bahkan sudah bertemu dengan empat perwira tinggi Korps Bhayangkara yang akan diajukan sebagai calon kapolri. Mereka antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali menjelaskan pertemuan dengan empat pati itu bukan atas permintaan Presiden Joko Widodo, melainkan inisiatif Kompolnas. “Kami hanya berjaga-jaga, seandainya Presiden batal melantik Pak BG dan meminta kami mengajukan nama,” ujarnya. Dia menjelaskan, meski nama-nama itu disiapkan, namun bukan berarti nanti seluruhnya akan diajukan. Kompolnas akan kembali meminta masukan berbagai pihak untuk menentukan kelayakan para pati tersebut. “Bisa kurang dari empat, namun yang jelas kami tidak mengajukan satu nama,” lanjutnya. Ada empat syarat untuk calon kapolri. Pertama, senioritas. Kedua, kemampuan manajerial. Ketiga, mampu menyatukan internal Polri, dan terakhir mampu bekerja sama dengan institusi lain. “Tidak ada kami main-main dengan pencalonan ini,” tuturnya. Sementara itu, di antara keempat calon Kapolri, Badrodin merupakan perwira paling senior. Kompolnas memang menetapkan standar sisa usia minimum dua tahun bagi calon Kapolri. Namun, khusus untuk Badrodin yang sisa karirnya tinggal 17 bulan ada pengecualian. “Karena jabatannya sebagai Wakapolri, maka kami masukkan,” ucap anggota Kompolnas Adrianus Meliala kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group). Badrodin memiliki banyak pengalaman memimpin selama berdinas di Korps Bhayangkara. Alumnus Akpol 1982 itu pernah empat kali menjadi Kapolda. yakni, Kapolda Banten dan Sulawesi Tengah (Polda Tipe B), kemudian Kapolda Sumatera Utara, dan Jawa Timur (Polda Tipe A). Perwira kelahiran Jember itu juga menimba pengalaman saat menjadi Asisten Operasi Kapolri maupun Kabaharkam. Badrodin juga sempat diisukan memiliki rekening gendut, meski belakangan hal tersebut dia bantah dengan menyatakan telah mengklarifikasi PPATK. Dwi Priyatno yang merupakan rekan seangkatan Badrodin juga perwira yang komplet. Nyaris semua bidang di kepolisian pernah dilakoninya, kecuali reserse dan intelkam. Pria kelahiran Purbalingga itu pernah dua kali menjadi Kapolda tipe A, yakni Jawa Tengah dan Metro Jaya. Perwira ketiga, Putut, meru­pa­kan alumnus Akpol 1984. Karirnya cukup banyak dihabiskan di bidang lalu lintas. Meski begitu, dia juga berpe­ngalaman memimpin Polda. Putut pernah menjadi Kapolda Banten, Jawa Barat (Polda tipe A), dan Metro Jaya. Sedangkan, Budi waseso merupakan perwira tinggi yang hanya satu kali menjadi Kapolda, itu pun untuk Polda Tipe B. Dia menjabat kapolda Gorontalo pada 2012. Dia juga pernah tersandung masalah saat menjadi Karopaminal, yakni terkena kasus dugaan surat mutasi palsu. Hingga kini Budi Waseso juga belum mencatatkan hartanya di LHKPN. Nama Budi Waseso mencuat setelah menjadi satu-satunya perwira tinggi Polri yang mendampingi BG sejak awal proses fit and proper test di Komisi III DPR. Kemudian, belum seminggu menjabat kabareskrim, dia memerintahkan penangkapan wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Meski begitu, dia juga sempat terkenal saat menangkap mantan kabareskrim Komjen Susno Duadji pada 2010. Sebenarnya tak hanya empat nama di atas. Publik tentu sudah tahu, ada satu nama yang hilang. Dia adalah mantan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius yang sebelumnya masuk dalam bursa calon kapolri. Sebelum dimutasi ke Lemhanas, Suhardi masuk sebagai satu dari sembilan calon Kapolri yang diajukan Kompolnas ke Presiden, walau akhirnya Jokowi hanya mengajukan nama BG. Suhardi yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat itu merupakan Komjen termuda di tubuh Polri saat ini. Soal terpentalnya Suhardi, anggota Kompolnas Adrianus Meliala beralasan pihaknya melihat unsur sisa usia karir. Alumnus Akpol 1985 itu baru pensiun pada 2020. Sementara, meski belum ada aturan bakunya, rata-rata jabatan kapolri dibatasi dua tahun. “Kalau dia Jadi kapolri sekarang, dua tahun menjabat, lalu tiga tahun menganggur,” ucap Adrianus. Menurut Adrianus, Suhardi sebaiknya dimasukkan dalam pencalonan Kapolri periode berikutnya. Saat itu, usianya sudah ideal untuk menjadi pimpinan Polri. Lagipula, menurut Krimonolog Univer­sitas Indonesia itu, penempatan Suhardi sebagai Sekretaris Utama Lemhanas justru menguntungkan dia. Suhardi akan lebih banyak berinteraksi dengan lembaga negara lain, sehingga bisa menambah poin plus dia sebagai Kapolri. DPR SUDAH TAK SABAR Sejauh ini, Jokowi tentu tidak punya banyak waktu soal calon kapolri. DPR meminta orang nomor satu di Indonesia itu segera memutuskan akankah melantik Komjen BG sebagai Kapolri atau mencari calon yang lain. Dewan berharap minggu depan hasilnya bisa segera diumumkan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat mengisi diskusi di Warung Daun di Jakarta, Sabtu (7/2). Taufik menjelaskan, presiden harus segera bertindak. Sebab, masih banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan. ”Ini sangat menyita waktu presiden,” jelasnya. Permasalahan lain itu adalah program-program Kementerian dalam mengatasi kemiskinan, ketahanan pangan, penyertaan modal negara (PMN) serta penyediaan lapangan pekerjaan. Yang tak kalah penting yakni pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015. Menurut dia, persoalan itu tidak kalah penting. Lantaran tanpa APBNP pemerintah tidak mengalokasi anggaran untuk pembangunan. ”Kurang seminggu lagi DPR reses,” ucapnya. Politisi PAN itu berharap paling lambat solusi dari pemilihan kapolri ini segera diumumkan. Paling lambat minggu depan sudah ada keputusan. Sebab menurut dia, sebenarnya presiden sudah tahu akar permasalahannya. Selain itu, Jokowi sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. (byu/dyn/end/jpnn)