Komisi IV Dukung Wacana Asuransikan Nelayan

Butuh Kajian, Pemda Belum Bisa Memproteksi SUMBER - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku belum bisa memberikan proteksi asuransi pada para nelayan. Meski berisiko tinggi, namun pemerintah belum bisa memberikan jaminan apa pun pada nelayan lantaran terkendala anggaran. Ditemui di kantornya, Kepala Bidang KKP Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon Ir H Pahim mengakui jika hingga saat ini belum ada perlindungan dalam bentuk asuransi. Hingga saat ini pihaknya baru sebatas memberikan sosialisasi tentang langkah perlindungan diri. ”Memang belum ada perlindungan khusus dari pemda dalam bentuk asuransi. Kalaupun BPJS, itu kemungkinan dikaver dari pemilik-pemilik kapal dan itu juga merupakan BPJS mandiri atau bayar dengan dana pribadi,” tuturnya, kemarin (9/2). Pemberian asuransi dari pemerintah, kata dia, harus melalui proses pengkajian secara mendalam. Terlebih hingga saat ini, pihaknya juga belum pernah melakukan sensus atau pendataan nelayan secara valid. ”Di Kabupaten Cirebon ada sekitar 4.490 perahu. Dan satu perahu rata-rata 4 orang nelayan,” tuturnya. Maka untuk menekan kemungkinan terjadinya perilaku rawan kecelakaan, belum lama ini pemerintah pusat melalui diskanla menyerahkan 300 life jacket pada nelayan yang melakukan penimbangan di Karangreja. Meski jumlahnya memang belum mencukupi untuk seluruh nelayan, tapi setidaknya dengan life jacket diharapkan bisa melakukan penyelamatan pertama. Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mitra Sumitra Ono Surono juga mendukung dengan wacana asuransi untuk para nelayan. Karena menurutnya, nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi. Dijelaskan Ono, asuransi yang selama ini digarapnya masih terlalu kecil untuk para nelayan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mencoba menggandeng nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas persoalan asuransi. Karena, asuransi merupakan suatu hal yang penting sebagai pelindung keselematan kerja bagi nelayan. “Nanti mekanismenya kita atur, karena jumlah nelayan ini cukup banyak. Termasuk bagaimana cara pembayarannya,” ujar pria yang juga anggota DPR Komisi IV ini. Ono menjelaskan, untuk wilayah Indramayu dan Cirebon, sedikitnya terdapat 42 ribu nelayan kapal besar dan 12 ribu nelayan kapal kecil. Sedangkan di Kota Cirebon terdapat sekitar 2 ribu nelayan. Para nelayan tersebut hampir menyuplai setengah dari produksi ikan di Jawa Barat. (kmg)