DPRD Jabar Dorong Realisasi BIJB

Dampak Sosial Ekonomi Harus Bermanfaat MAJALENGKA – Pembangun­an Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, jangan sampai membawa dampak sosial ekonomi yang negatif terhadap masyarakat. Justru sebaliknya, pembangunan BIJB diharapkan membawa dampak sosial ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari SSos MM. Menurutnya, BIJB sebagai proyek nasional mesti membawa dampak positif bukan hanya bagi masyarakat Majalengka, tetapi bagi masyarakat Jawa Barat lainnya. “Bandara harus jadi, tapi dampak sosial ekonomi ke daerah sekitarnya pada waktu pembebasan lahan sampai pembangunan mesti diselesaikan. Masyarakat sekitar juga harus merasakan langsung manfaat dari keberadaan BIJB tersebut,” kata Ineu. Saat ini DPRD telah mendorong pemerintah provinsi untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola BIJB. Pihaknya juga mendorong BUMD BIJB selain membantu mengakselerasi proses pembangunan BIJB, juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar. “BUMD yang dibentuk pemprov ini kita dorong juga untuk pendampingan khusus kepada masyarakat menangani bandara, dengan koordinasi bersama Pemprov dan Pemkab. Selain itu menyiapkan dampak sosial ekonomi masyarakat dengan baik. Misalnya menyiapkan tenaga kerja pengelola yang berasal dari Majalengka dan sekitarnya. Apalagi saya dengar sudah ada SMK penerbangan, harus bisa diberdayakan nanti,” ujarnya. Mengenai progres pemba­ngunan BIJB, politisi PDIP itu mengakui jika masih ada beberapa kendala. Seperti masyarakat Sukamulya yang beberapa waktu lalu masih belum sepakat untuk pembebasan lahan. Pihaknya sudah bertemu langsung dengan masyarakat dan menampung aspirasinya, sehingga dia berharap hal itu bisa terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, anggota DPRD Jabar lainnya H Surahman SSos menjelaskan jika pihaknya telah mendorong Pemprov melakukan sejumlah persiapan guna menuntaskan pembangunan megaproyek tersebut. Persiapan yang terus dilakukan itu diantaranya terkait kesiapan pengelolaan BIJB setelah beroperasi nanti. Untuk pengelolaan BIJB, pihaknya telah mendorong Pemprov pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar kepada BUMD BIJB. Daerah-daerah lain juga diajak berinvestasi dalam pengelolaan BIJB melalui BUMD tersebut. “Dalam pengelolaan BIJB, Pemprov tidak melakukan sendiri tetapi juga mengajak kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk berinvestasi. Sehingga secara sektoral tidak hanya Pemprov saja nantinya yang punya saham dan berhak atas bagi hasilnya, tapi kabupaten dan kota lain juga bisa berpartisipasi,” sebutnya. Mantan Ketua DPRD Majalengka periode 2009-2014 itu menambahkan, hal itu dilakukan karena Pemprov Jabar menginginkan pembangunan BIJB dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Terkait dengan persiapan dalam pengelolaan BIJB ini, Pemprov Jabar merencanakan untuk menerbitkan obligasi. Untuk hal ini tengah dipersiap­kan Perdanya,” imbuhnya. (azs)