JAKARTA - Para tenaga honorer kategori dua (K2) merasa ada peluang besar mereka diangkat menjadi CPNS. Meski diakui, masih ada perbedaan sikap. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tetap bersikukuh honorer K2 harus ikut tes untuk bisa diangkat CPNS. Sementara, honorer K2 maunya tanpa tes. \"Pertemuan kami dengan Pak Menteri, Kamis (26/2) lalu, ada kemajuan. Walaupun belum ada titik temu tentang mekanisme pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Kita tahu bersama, Pak Menteri inginnya tes, sedangkan K2 tidak ingin ada tes lagi,\" tutur Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Sabtu (28/2). Meski belum ada titik temu, namun Titi optimis akan diperoleh solusi terbaik bagi mereka. Terlebih honorer K2 sudah pernah dites. Pernyataan serupa diungkapkan Korwil FHK2I Cirebon Wardi. \"Kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri tapi kami berharap nanti ada pertimbangan khusus bagi K2 untuk tes administrasi saja,\" ujarnya. Wardi menyebut, honorer K2 di seluruh wilayah Jawa Barat terutama di Cirebon menaruh harapan besar agar pemerintah memberlakukan tes administrasi saja. Apalagi di Jabar tengah melakukan efisiensi dalam pengadaan CPNS. \"Kalau harus tes lagi, pemda harus mengeluarkan uang banyak lagi. Mudah-mudahan ada jalan terbaik,\" harapnya. Sementara itu, masih banyaknya instansi terutama di daerah yang belum menetapkan kelulusan CPNS membuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi gerah. Pasalnya, hingga tenggat waktu yang diberikan masih ada 25 instansi (dua pusat dan 23 daerah) belum mengumumkan hasil tes kompetensi dasar (TKD). \"Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menekan saya dan Panselnas untuk meluluskan peserta tes CPNS yang memang tidak lulus. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanipulasi hasil tes hingga menghambat pengumuman kelulusan hasil tes CPNS di berbagai daerah, hanya sia-sia saja,\" tegas Yuddy di Jakarta, Minggu (1/3). Dia menambahkan, Presiden Jokowi saja tidak protes lantaran putrinya tidak lulus tes CPNS. Menurutnya, aneh jika ada bupati, walikota atau pejabat yang masih berusaha agar anaknya, keluarganya atau tim suksesnya bisa diluluskan. Mengenai tindakan terhadap instansi yang belum mengumumkan hasil TKD, Yuddy mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat dengan Deputi SDM Aparatur dan Panselnas. Ini untuk memastikan agar instansi pemerintah yang belum mengumumkan hasilnya, segera mengumumkan. \"Bagi PPK yang tetap bandel, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Misalnya, tidak diberikan formasi CPNS. Bisa juga berupa sanksi disiplin dan lain-lain,\" pungkasnya. (esy/jpnn)
Kategori :