74 Daerah Belum Miliki BPBD

Wapres: Edukasi Meminimalisir Resiko Bencana JAKARTA - Indonesia telah dinyatakan sebagai salah satu negara rawan bencana oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR). Meski demikian, belum seluruh wilayah di Indonesia memiliki tim tanggap bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga awal 2015 ini masih ada 74 daerah yang belum memiliki BPBD ini. Jumlah tersebut terdiri dari 52 Kabupaten dan 22 Kota di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pada lambatnya penanganan bencana yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Terlebih untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Karenanya, seluruh daerah didorong untuk segera memiliki BPBD di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur perlunya keberadaan badan yang khusus menangani bencana alam, mulai tingkat nasional, provinsi, hingga kab/kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, kemarin (10/3). Ia menyebut, hingga 2015 ini tercatat sebanyak 468 BPBD. Jumlah ini bertambah 43 dari tahun sebelumnya sebanyak 425 BPBD. \"Tentu kita mengharapkan seluruh wilayah memiliki BPBD mereka masing-masing,\" tuturnya di depan para gubernur dan kepala daerah yang hadir. Dia turut menyinggung keengganan pihak daerah menyisihkan anggaran untuk pembentukan BPBD ini. Padahal, menurutnya keberadaan BPBD sangat penting. Terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana. \"BPBD kan garda terdepan saat ada bencana. Sehingga keberadaannya tentu memegang peranan besar,\" pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, BNPB turut memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang dinilai memiliki ketangkasan dalam menanggulangi bencana di wilayahnya. Salah satu penghargaan tersebut jatuh pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketangkasan Ganjar dalam menangani bencana longsor di Banjarnegara akhir tahun lalu dinilai berhasil. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BPBD 2015, di Jakarta, kemarin. BNPB pun kemarin turut menandatangani kesepatakan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat proses penanggulangan bencana. Salah satu penandatangan kesepakatan dilakukan BPNB bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Menteri Sosial (Mesos) Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, MoU ini sejatinya hanya pembaruan kerja sama. Sebab, kerja sama penanganan bencana telah terjalin antara Kemensos dan BPNB sejak lama. \"BNPB leading sektornya. Kemensos yang memastikan perlengkapan untuk pengungsinya tersedia. Seperti tenda pengungsian, dapur umum, dan sebagainya,\" ujar Khofifah. Dia melanjutkan, Kemensos sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp170 miliar dalam APBN untuk penanggulangan bencana. Jumlah tersebut juga termasuk buffer di 3 region, yaitu Jakarta, Makasar dan Palembang. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat terkait bencana jauh lebih penting guna meminimalisir atau mengurangi resiko yang timbul di masyarakat. \"Kalau kita punya kesiapan dan pengetahuan itu jauh lebih baik. Penanganan bencana adalah hal yang terakhir kita lakukan,\" kata Kalla dalam sambutannya. Kalla mengatakan, tugas pemerintah terutama BNPB yang diberikan kewenangan untuk menangani bencana bukan hanya pada saat bencana terjadi. \"Jangan berpikir BNPB didirikan untuk pasang tenda lalu kemudian angkat mayat. Tidak. Kegiatan preventif juga dibutuhkan,\" ujarnya. Dalam hal penanganan bencana, Kalla juga menekankan pentingnya kecepatan aparat pemerintah. \"Kalau Palang Merah Indonesia harus sampai di lokasi bencana dalam waktu enam jam, BNPB harus bisa tiga jam di mana pun di ujung Indonesia,” pungkasnya. Hadir dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (mia)