Agenda Ulang Pertemuan dengan DPRD

KUNINGAN - Setelah batal menemui Komisi II DPRD Kuningan, Jumat (20/3), para pedagang kaki lima (PKL) Taman Kota (Tamkot) memastikan, besok (25/3) mereka akan menemui wakil rakyat. Alasan mereka tidak bisa beraudiensi pada Jumat lalu karena ada sejumlah halangan. Untuk pertemuan besok, telah dipastikan para PKL menyusul sudah dilayangkannya surat kepada Komisi II DPRD Kuningan. “Insya Allah kita jadi ke DPRD. Nah, waktu Jumat (20/3) itu, kita tidak jadi ke DPRD bukan karena tidak kompak, namun murni ada halangan. Makanya, kami batalkan meski DPRD sudah siap audiensi,” ucap Koordinator PKL Tamkot, Solehudin kepada Radar, Senin (23/3). Solehudin yang didampingi para PKL mengaku bahwa pada pertemuan dengan wakil rakyat nanti, akan dibicarakan semua keluhan mengenai kondisi riil di lapangan. Sebagai wakil rakyat, kata dia, tentu harus membantu para PKL agar tetap bisa mencari nafkah. Menurutnya, pedagang me­mu­tuskan untuk mengadukan nasibnya karena sudah ada PKL yang gulung tikar. Sedang­kan yang ada sekarang ini men­coba bertahan meski omzet penjualan menurun hingga 75 persen. “Kami sudah bersabar dan menuruti keinginan pemerintah. Kalau terus seperti ini, kami akan gulung tikar dong. Kalau gulung tikar, kami tidak bisa memberi nafkah keluarga,” ucap penjual siomay ini. Diterangkan, poin yang paling penting dari tuntutan pedagang adalah minta jam opersional pedagang menjadi pukul 13.00 untuk bagian belakang taman. Kemudian, pada pukul 16.00, PKL menuntut diizinkan pindah ke bagian depan taman atau samping planel listrik. Bukan hanya itu, pedagang juga meminta, khusus pada Sabtu malam atau malam minggu, mereka bisa berjualan di bagain depan Tamkot. Dengan cara seperti ini, usaha pedagang diyakini bisa kembali normal. “Keinginan kami ini meru­pakan harga mati. Kami hanya ingin mencari makan, bukan membuat Kuningan sem­rawut. Mudah-mudahan ini dide­ngar dan dikabulkan peme­rin­tah, karena kalau sudah ber­hubungan dengan perut, semua pasti berontak,” jelas pria yang akrab dipanggil Oleh didam­pingi Maman, Ida dan Eni. Pihaknya akan memper­juang­kan nasib pengelola mainan anak-anak yang dilarang beroperasi di taman kota. Sebab, permainan anak dan PKL menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan. Ketika ada permainan, pengunjung pasti jajan ke PKL. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Penasehat PKL Kuningan, Deki Zaenal Mutaqin menerangkan, pedagang jangan dijadikan kambing hitam atas kesemrawutan di Tamkot. Justru, kata dia, PKL akan bersinergi dengan pemerintah jika dibina. “Ada proses ekonomi kreatif yang menarik, bahwa padagang kaki lima melakukan usaha secara mandiri. Mereka tidak pernah mengganggu uang APBD. Tolong kepada pihak pemerintah supaya lebih bijak memberikan aturan pada para pedagang. Mereka hanya orang kecil yang mencoba mengadu nasib dengan usaha kecil untuk mempertahankan hidup,” ucap Deki. Dia menerangkan, para PKL di Kuningan selama ini selalu santun. Namun ternyata terus saja diusik. “Untuk itu, wajar kalau para PKL melawan. Mereka sekarang akan bersatu dalam satu wadah,” ungkapnya. Menurutnya, masalah PKL itu bukan masalah sulit. “Tinggal dekati dan mereka yakin akan menuruti pemerintah. Jangan diperlakukan seperti sekarang ini,” terangnya. (mus)