KIH Pede Menangi Voting Angket

Fraksi PAN Menilai Menkum HAM Lakukan Penyalahgunaan Kekuasaan JAKARTA-Hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly diperkirakan layu sebelum berkembang. Sebab, hak yang rencananya digunakan DPR untuk menyelidiki Yasonna dalam kasus pengesahan kepengurusan parpol yang sedang bersengketa itu bakal mendapatkan hadangan keras dari partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Selain itu, internal Koalisi Merah Putih (KMP) tidak solid lantaran mayoritas anggota PAN dan PPP tidak mendukung. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate mengatakan, hak angket tidak akan berjalan mulus. Sebab, partai di KIH kini sudah solid menolak manuver yang dilakukan partai di KMP. “Kami sudah kompak,” ujarnya kemarin (26/3) di DPR. Menurut Johnny, diperkirakan pembahasan akan berjalan alot. Bahkan, ujung-ujungnya keputusan akan ditentukan secara voting atau melalui suara terbanyak. Jika voting dilakukan, KMP akan kalah telak karena mayoritas anggota DPR menolak hak angket. Menurut perhitungan saat ini, PDIP mempunyai 109 kursi, ditambah Nasdem 35 kursi, PKB 47 kursi, dan Hanura 16 kursi. Jumlahnya 207. Jumlah itu terus bertambah karena PAN, Demokrat, dan PPP sudah menyatakan sikap menolak angket. PAN 49 kursi, Demokrat 61 kursi, dan PPP 39 kursi. Jumlahnya 149. Total seluruhnya 356 kursi. Bandingkan dengan suara KMP yang hanya didukung Gerindra, PKS, dan Golkar. Gerindra 73 kursi, PKS 40 kursi, dan Golkar 91 kursi. Totalnya 204. “Jelas kami akan menang jika voting. Tenang saja,” papar Johnny. Dia melanjutkan, seharusnya penggagas hak angket sudah mulai berpikir bahwa usaha mereka sia-sia. Sebenarnya dia mendukung hak angket. Namun, itu tidak berlaku untuk persoalan pengesahan Golkar. Sebab, Yasonna sudah mengeluarkan SK sesuai putusan mahkamah partai (MP). “Jadi, ini dampaknya tidak dirasakan seluruh masyarakat. Hanya elite parpol,” terangnya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh kader PAN diminta untuk tidak menambah kegaduhan politik. Pria yang juga menjabat ketua MPR itu mengatakan, PAN harus bisa menghadirkan solusi dari kisruh politik saat ini. Sebab, partai sesungguhnya harus bekerja untuk rakyat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Zulkifli menjelaskan, saat ini banyak pekerjaan rumah parpol yang belum diselesaikan. Misalnya, mendorong pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah yang jeblok dan mengatasi kenaikan harga sembako. Namun, instruksi Zulkifli tidak sepenuhnya dipatuhi anggota DPR dari PAN. Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno selaku penanda tangan hak angket menyatakan tidak akan mengubah sikapnya. Teguh menyatakan, dirinya secara sadar ikut mendukung angket karena melihat ada ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi. “Ini bukan soal KMP-KIH, bukan soal Aburizal Bakrie atau Djan Faridz. Saya melihat ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan, red) yang dilakukan Menkum HAM. Ini bisa terjadi pada semua parpol,” kata Teguh. Dia menyatakan, keputusan mendukung hak angket diambil karena DPP belum mengambil sikap. Teguh juga mengakui bahwa dirinya tidak memberi tahu Zulkifli terkait sikap tersebut. Namun, dia mengaku optimistis Fraksi PAN akan memiliki sikap yang sama terhadap angket. “Saya akan berusaha meyakinkan ketua umum bahwa ada yang harus kita koreksi,” ujarnya. Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menambahkan, dirinya yakin bahwa dukungan terhadap angket Yasonna akan terus bertambah. “Dari PAN, sudah ada sikap dari Pak Amien Rais, pendiri PAN, bahwa PAN harus ikut mendukung hal ini,” kata Bambang. Untuk Partai Demokrat, KMP berusaha meyakinkan pihak Susilo Bambang Yudhoyono bahwa situasi Partai Golkar dan PPP bisa saja terjadi ke partai berlambang bintang Mercy itu. (aph/bay/c10/fat)