DKP Akui Kelemahan

Tak Mau Disalahkan Sendiri, Anggap Kegagalan Tim KESAMBI - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon mengakui pengelolaan sampah menjadi salah satu poin kekurangan dalam terkait kegagalan menembus nominasi Adipura 2015. Namun demikian, Sekretaris DKP, R Henda SH MH menyampaikan, kegagalan ini menjadi tanggung jawab bersama. Pasalnya, dalam persiapan penilaian Adipura ini telah dibentuk satu tim bersama SKPD lainnya. “Memang ada beberapa titik penilaian yang perlu dievaluasi. Kita masih kurang dalam pengolahan sampah di TPS yang masih tercampur antara organik dan anorganik, pengadaan Bank Sampah di masyarakat, dan juga pengolahan sampah di TPA,” ujarnya kepada Radar, Jumat (27/3). Untuk itu, pihaknya menargetkan agar tahun ini, masing-masing kelurahan ada satu RW yang sudah menerapkan zero waste dan menerapkan 3 R, yakni Reduce, Reuse dan Recycle. “Kita akan menggandeng Kantor Lingkungan Hidup untuk menggencarkan sosialisasi agar warga termotivasi melakukan 3 R,” terangnya. Diakuinya, pengelolaan sampah di TPA masih menggu­nakan sistem konven­sio­nal, dengan mengu­bur dan menu­tup sampah. Hal ini dilakukan untuk meminima­lisasi bau yang ditimbulkan. Di samping juga melakukan penanaman pohon. Disinggung apakah akan ada pembenahan dalam pengolahan sampah di TPA Kopiluhur, Henda menyebut pihaknya memilih untuk membenahi pengolahan di tingkat masyarakat. “Sekarang kita fokus untuk mengajak masyarakat menerapkan zero waste dan 3 R. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, dan ini yang harus digalakan kembali,” terangnya. Senada, Kepala Bidang Kebersihan, Drs Jajang Jaya Suganda menyebutkan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah harus diubah. “Jangan melihat sampah itu sesuatu yang harus dibuang, tapi bisa juga dimanfaatkan. Ini yang harus dimotivasi kepada masyarakat, karena partisipasi mereka sangat penting,” tuturnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Amdal Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Dhoni Cahyadi ST menyebutkan, tidak tembusnya Kota Cirebon dalam nominasi Adipura, karena adanya kriteria dan bobot penilaian yang berubah. Hal itu menyusul dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) baru di akhir-akhir menjelang penilaian. Sehingga pihaknya tidak bisa mempersiapkan diri. Setidaknya ada 18 kriteria atau titik penilaian pada tahap pertama, yakni perumahan, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, terminal, stasiun, hutan kota, taman kota, saluran, TPA, Bank Sampah, dan fasilitas pengelolaan sampah perkotaan. “Tahun ini ada 18 titik yang dinilai, bertambah satu titik dari tahun lalu yang hanya 17 titik. Satu titik yang baru itu harus ada fasilitas pengelolaan sampah perkotaan, sementara bobot nilai di titik tertentu yang selama ini menjadi andalan ternyata turun,” ujar Dhoni. Dijelaskan dia, penilaian adipura sendiri dibagi dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan pada bulan November 2014. Pada tahap ini kota yang memiliki nilai di bawah 71, tidak akan lolos ke tahap kedua. “Sementara pada tahap P1 itu, kita hanya dapat nilai 68, sehingga tidak lolos ke penilaian tahap selanjutnya. Kalau lolos bulan Maret ini sudah mulai penilaian tahap P2,” ujarnya. Dua kriteria yang menjadi penyebab tidak lolosnya Kota Cirebon, adalah fasilitas pengelolaan sampah perkotaan dan juga TPA. “Sementara bobot nilai itu meningkat dari tahun lalu, sedangkan nilai kita sangat rendah. Di lain sisi, untuk titik yang menjadi andalan seperti sekolah dan puskesmas, ternyata bobot nilainya turun,” ungkapnya. Hal ini pun akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Agar Kota Cirebon sudah siap dalam menghadapi Adipura 2016. Penilaian akan mulai dilakukan akhir tahun 2015. Pihaknya juga mengantisipasi dengan adanya perubahan kriteria dan bobot penilaian yang setiap tahun selalu berubah. “Kita sebetulnya sudah tahu ada perubahan itu, tapi tidak bisa berbuat banyak karena waktunya mendesak. Permen keluar bulan Oktober, penilaian dilakukan bulan November,” sebutnya. (jml)