Musda Golkar Belum Pasti

KUNINGAN – Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cibeureum, Jojo yang memberikan dukungan terhadap dr Toto Taufikurohman Kosim mendapat penjelasan kembali. Kepada Radar, dirinya menegaskan, dukungan tersebut bukan atas nama lembaga, melainkan atas nama pribadi. “Apa yang dimuat di Radar edisi Senin (30/3) terkait saya memberikan dukungan kepada Pak Toto, itu atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga PK Cibeureum. Kebetulan saya juga menjabat pula ketua Paguyuban Seni dan ketua Karang Taruna Kecamatan Cibeureum,” kata Jojo, kemarin (31/3). Dia juga menegaskan, dalam hal itu pihaknya tidak melibatkan orang lain. Bahkan dalam menyatakan pendapatnya tersebut, Jojo menyatakan tidak ada paksaan dari siapapun. “Tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, baik depan, belakang ataupun samping,” tandas pria yang juga menjabat ketua AMPG Cibeureum itu. Dalam menyikapi dukungan Jojo, salah seorang fungsionaris DPD PG Kuningan, Dadang Saputra menyebutkan jika dilakukan secara pribadi dinilainya sah-sah saja. Namun apabila sudah membawa-bawa PK atau PD, perlu menempuh mekanisme. “Ada mekanismenya jika mengatasnamakan PK, di antaranya perlu digelar rapat PK. Ini hanya sekadar pencerahan saja,” ungkapnya. Adapun pelaksanaan Musda yang dikabarkan April, menurut Dadang, baru sekadar kabar. Menurut politisi yang juga menjabat sekretaris AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Kuningan itu, surat resminya belum ada. “Termasuk kandidat ketua yang konon katanya banyak, itu juga kan baru kabar. Wong pembukaan pendaftarannya juga belum dibuka. Kan nanti dibuka pendaftaran dulu disamping pembentukan OC dan SC setelah ada kepastian waktu pelaksanaan Musda,” jelas Dadang. Jika ada kader yang berniat untuk mencalonkan, pihaknya berharap agar jangan membuat peta konflik. Apabila ada sesuatu pihaknya meminta agar berkoordinasi dengan pimpinan partai. “Ya kalau ada keinginan dari kader, silahkan komunikasikan ke ketua (Ketua DPD, red). Kita perlu menjaga kondusivitas, apalagi situasi di pusat sekarang seperti ini. Kalau kita di daerah akan mengikuti hasil sidang, tak terpengaruh perpecahan yang penting PG Kuningan tetap solid,” tandasnya. Terkait habisnya periodisasi Ketua DPD PG Kuningan, H Yudi Budiana SH, tidak terlepas dari penjelasan Dadang. Dia membenarkan per Januari 2015, kepengurusan DPD Kuningan memang sudah habis. Tapi kemudian keluar Surat Edaran dari DPP yang menyatakan kepengurusan masih diakui keber­ada­annya. “Ini sifatnya force majeure sehingga tidak ada dalam AD/ART. Seluruh pengurus DPD se-Indonesia tetap diakui keberadaannya. Kecuali kalau salah satu kubu sudah diakui pemerintah dan melakukan konsolidasi, nanti bisa ada PLT (pelaksana tugas). Dasarnya SE DPP sampai menunggu kejelasan surat resmi,” tukasnya. (ded)