Dewan dan OPD Mandi Keringat

Listrik Padam saat Pembahasan LKPJ Bupati MAJALENGKA - Wakil rakyat di parlemen DPRD Majalengka kembali menuntut fasilitas lebih. Kali ini mereka mengeluhkan minimnya fasilitas pembangkit listrik cadangan di kantor dewan, yang menyebabkan mereka tidak efektif bekerja ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Sebelumnya hampir seluruh anggota DPRD mengeluhkan fasilitas mobil operasional yang sering mogok dan bermasalah di jalan, serta membahayakan ketika mereka melakukan perjalanan dinas. Sehingga mereka menuntut peremajaan fasilitas kendaraan dinas karena yang ada sekarang sudah uzur. Tuntutan fasilitas genset di kantor DPRD dipicu padamnya aliran listrik ketika sedang menjalankan rapat sejumlah komisi di DPRD Majalengka, dengan beberapa OPD terkait membahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Majalengka. Lampu dan air conditioner (AC) atau mesin pendingin ruangan tidak berfungsi. Sehingga mereka merasa tidak nyaman karena udara pengap dan panas, hingga menyebabkan anggota dewan berkeringat saat bekerja. “Kalau kondisinya begini, bagaimana kita bisa bekerja maksimal buat melaksanakan tugas-tugas fungsi di DPRD. Sedang panas-panasnya mengkritisi LKPJ dari dinas-dinas, suasana jadi gelap dan hawa jadi pengap. Jadi hilang mood kita dengan suasana ini, sehingga tadi semua anggota kita mengeluh,” kata Ketua Komisi B, H Fuad Abdul Azid. Menurutnya, kantor DPRD mestinya difasilitasi genset untuk sumber energi listrik cadangan ketika terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN di tengah berlangsungnya agenda-agenda legislatif. “Tadi semua anggota prihatin dengan fasilitas yang diterima selama ini dari pemerintah daerah. Mestinya untuk menunjang efektivitas tugas, kita juga perlu rasa nyaman. Sebelumnya tahu sendiri jika kondisi mobil operasional komisi yang sering mogok dan membahayakan keselamatan saat tugas di luar. Kami minta peremajaan ke Pemkab tapi belum direalisasikan. Sekarang kerja di dalam ruangan, juga kurang maksimal kalau listriknya sering padam, nggak dibackup genset,” keluhnya. Anggota DPRD lainnya dari komisi D Asep Jamaludin Akbar juga mengeluhkan kondisi tersebut. Pihaknya tidak semata-mata menuntut diistimewakan dan bekerja dengan menuntut fasilitas berlebihan. Tapi yang mereka tuntut adalah hak yang sebanding dengan beratnya tugas yang mesti dijalankan sesuai fungsi legislatif. “Bukan karena nuntut yang berlebihan. Tapi sudah hak yang bisa memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan ketika kita menjalani tugas. Terus terang kalau agenda kerja ke luar saya lebih sering pakai mobil pribadi karena lebih nyaman dan aman, walaupun harus modal bahan bakar dari kantong pribadi,” pungkasnya. (azs)