Kampanye Anti PNS

Jika BKD Tidak Bergerak Cepat Atasi Oknum Penipuan KUNINGAN – Badan Kepe­ga­waian Daerah (BKD) Kuningan selaku instansi yang menangani persoalan kepegawaian diminta agar melakukan tindakan cepat. Ini juga dimaksudkan agar pelaku yang berstatus PNS tidak marak, seperti yang belakangan ini mencuat. “Modus penipuan CPNS misalnya. Kasus seperti ini harus segera diatasi. Saya justru merasa heran kenapa pelakunya banyak yang berstatus PNS. Ini menandakan bahwa mereka tidak takut terhadap jeratan hukum ataupun sanksi,” ujar aktivis pemuda, Abdul Muhyi MA kepada Radar, kemarin (19/4). Dia menilai, ada yang salah dalam pembinaan yang selama ini dilakukan. Terbukti, dari sekian banyak oknum pelaku penipuan CPNS, kebanyakan berstatus PNS. Kemungkinan besar tidak ada efek jera terhadap PNS sehingga mereka berani melakukan perbuatan yang menantang hukum. “Kok PNS berani melakukan perbuatan seperti itu? Banyak kok contohnya. Dalam beberapa bulan ke belakang saja, sampai ada tiga PNS yang terindikasi melakukan aksi penipuan, bahkan sampai ada yang berani mencatut nama pejabat,” kata dia. Ketidakberanian korban untuk melaporkan tindakan yang dilakukan pelaku, menurut Abdul Muhyi, justru dimanfaatkan oleh oknum. Hal itu juga dijadikan tameng bagi para pihak terkait untuk tidak mengeluarkan tindakan tegas. “Padahal, kalau ditindak tegas, saya yakin tidak akan ada lagi PNS yang berani berbuat hal itu. Misalkan, unit kerja pelaku berinisiatif untuk melaporkan ke polisi, jangan hanya menunggu korban. Akhirnya kan tidak ada efek jera,” sarannya. Meski korban termakan rayuan pelaku, menurut Muhyi, mereka tak boleh disalahkan. Sebab, desakan ekonomi dengan sempitnya lapangan pekerjaan membuat mereka nekat untuk menyetorkan uang pelicin. “Biasanya dengan cara menjual tanah, kebun, rumah, atau meminjam dari bank. Itu dilakukan demi menjamin kehidupan yang layak. Karena stigma PNS itu berkehidupan layak sehingga masyarakat ramai-ramai ingin jadi PNS,” kata dia. Justru, lanjutnya, dengan adanya pola pikir masyarakat seperti itu, Muhyi menyarankan agar pemerintah melaksanakan kampanye anti jadi PNS. Sebaliknya, pemerintah harus menggencarkan penyuluhan wirausaha kepada masyarakat. Selain itu, perluas lapangan pekerjaan atau memberikan permodalan yang pantas agar masyarakat betul-betul sejahtera sesuai visi Kuningan MAS. “Filosofi adanya pemerintah itu memberikan pelayanan pada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Bukan malah memacu gaya hidup glamour sehingga PNS selaku abdi negara merasa kurang cukup meski dengan gaji yang lumayan. Akhirnya berani melakukan perbuatan penipuan CPNS,” pungkasnya. (ded)