Penerima PSKS Terganjal Persyaratan

Kesadaran Warga Urus KTP dan KK Masih Rendah TUKDANA- Balai Desa/Kecamatan Tukdana dipadati penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Rabu (22/4). Antrean penuh sesak tersebut tak ber­langsung lancar, pasalnya banyak penerima tidak memiliki syarat yang ditentukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). “Ada juga yang KTP dan KK-nya kedaluarsa. Ini juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan,” ujar Kuwu Tukdana, H Susanto SE, kepada Radar. Susanto sangat menyayang­kan warganya yang kurang peduli terhadap pengurusan KTP dan KK. Padahal, KTP dan KK sangat penting. Kepe­milikannya bukan hanya untuk program bantuan saja. Banyak hal lain yang memerlukan KTP dan KK, termasuk mengakses layanan kesehatan. “Intinya warga masih kurang kesadaran atas pentingnya KTP dan KK. Akhirnya mereka kesu­litan sendiri kalau ada bantuan apa-apa untuk warga yang miskin, baru mereka kelabakan. Ujung-ujungnya membuat KTP dan KK sementara lagi, ya setiap ada bantuan kaya gini terus jadinya,” beber Susanto. Susanto mengaku, he­ran dengan rendahnya kesa­daran warga. Padahal da­lam setiap kesempatan mengha­diri acara-acara yang meli­bat­kan masyarkat, seperti haja­tan ataupun pengajian, diri­nya tak pernah bosan menyo­sialisasikan perihal pentingnya kepemilikan KTP dan KK. Pantauan Radar di Balai Desa Tukdana, aparat desa terlihat kerepotan. Pasalnya, warga yang tak lengkap persyaratannya tiba-tiba menyerbu balai desa dan menuntut dibuatkan KTP dan KK sementara. Aparat desa harus bekerja ekstra untuk melayani masyarakat agar bisa melengkapi persyaratan pencairan PSKS di kantor pos. Salah seorang penerima PSKS, Surana (42) mengaku, dirinya baru menyadari KTP miliknya sudah tak berlaku saat mengurus pencairan PSKS. Terpaksa dirinya harus mengurus KTP sementara untuk bisa mencairkan PSKS di kantor pos. “KTP saya sudah habis dan belum bikin lagi. Untuk itu saya mengurus pembikinan pengantar KTP sementara untuk ngambil bantuan PSKS di kantor pos, kalo nggak bikin ya tidak bisa diambil,” tutur warga Blok Sukamenak, Desa Tukdana tersebut. Surana menambahkan, warga yang berdatangan ke balai desa, tidak hanya mengurus KTP saja, ada juga yang mengurus kartu keluarga yang sudah tidak berlaku (menganti dengan keterangan KK sementara). Khusus untuk penerima PSKS yang telah meninggal dunia, keluarganya diharuskan untuk membuat surat kematian. Termasuk penerima yang sakit dan tidak bisa bepergian, juga harus mengurus keterangan sakit dari desa. (oni)