Pemda Jangan Menunggu Bola

HAURGEULIS–  Pemerintah Kabu­paten Indramayu, harus proaktif terkait wacana pembangunan pelabuhan bertaraf internasional. Selain Kabupaten Subang, Indramayu juga dilirik menjadi lokasi yang akan dibangun pelabuhan. Itu setelah pemerintah pusat membatalkan pembangunan pelabuhan di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. “Jangan menunggu bola. Pemerintah Kabupaten Indramayu harus proaktif melakukan upaya, diantaranya melobi pemerintah pusat agar pelabuhan bertaraf internasional tersebut bisa dibangun di wilayah Indramayu. Ini kesempatan emas dan harus bisa memanfaatkan kesempatan itu,” ujar H Heri Isnaeni SH, tokoh masyarakat Indramayu bagian barat (Inbar), kepada Radar, Minggu (26/4). Menurut Heri, Indramayu sangat strategis untuk dibangun pelabuhan. Selain letak gerografisnya sangat mendukung, juga melihat dari sejarah, bahwa Indramayu pernah memiliki pelabuhan besar berskala internasional yakni Cimanuk. Pelabuhan Cimanuk tersebut disinggahi pedagang dari Arab, India dan Tiongkok. “Berdasarkan sejarah, pengelana Portugis bernama Tom Pires juga mencatatnya sebagai pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Sunda Kelapa. Itusebagai bukti bahwa Kabupaten Indramayu, pernah memiliki pelabuhan besar. Oleh karenanya, bila pemerintah pusat nantinya memilih Indramayu, menjadi lokasi pelabuhan bertaraf internasional, dirasa sangat tepat,” katanya. Selain itu, sejarah juga mencatat yakni pada saat jaman penjajahan, daerah Indramayu tepatnya pesisir Pantai Eretan, Kecamatan Kandangaur, menjadi lokasi pendaratan oleh Tentara Jepang. Saat itu pesisir Indramayu dinilai oleh tentara Jepang sangat sraetgis untuk lokasi mendarat. “Fakta sejarah sangat mendukung Indramayu menjadi pelabuhan internasional. Ini sudah tidak terban­tahkan dan seharusnya menjadi salah satu acuan pemerintah pusat me­netapkan lokasi alternatif pelabuhan,” tandasnya. Keberadaan pelabuhan inter­na­sional, kata dia, akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah, khususnya di wilayah sekitar. Demikian juga terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur. “Peme­rintah daerah harus pro aktif, agar pelabuhan bertaraf internasional itu, jangan sampai dibangun di daerah lain,” tandasnya. (kom)