Banyak Rumah Bilik di Gunungkarung

KUNINGAN – Dengan nilai APBD yang mencapai Rp2 triliun, ternyata belum dirasakan oleh masyarakat secara merata. Selain di tengah kota, yakni di Kelurahan Awirarangan, rumah bilik juga banyak dijumpai di Kuningan wilayah timur. Seperti yang terlihat di Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung. Kondisi rumah warga di Gunungkarung sangat tidak sebanding dengan mewahnya kendaraan dinas yang dimiliki pejabat. Tidak jauh dari gubuk bilik Casini (9), bocah yang dipasung, berderet rumah bilik yang tampak sederhana. Bahkan diperoleh keterangan, dalam satu desa terdapat sekitar 30 rumah bilik yang tidak layak huni. Wasjud (45) misalnya, warga RT 03/01 Dusun Kliwon ini mengaku sudah lama tinggal di rumah bilik. Bahkan dalam satu rumah terdapat 2 KK (kepala keluarga) lantaran dia masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Wasjud sendiri sudah memiliki empat anak. Profesinya hanya buruh serabutan yang biasa ke sawah. Tidak jauh dari Wasjud, terda­pat rumah bilik milik Warsa (50). Pria satu ini pun senasib dengan Wasjud yang merupakan buruh tani serabutan. Rumahnya masih bilik dan tidak mempunyai rumah lain di kota-kota besar seperti halnya para pejabat. Kepada Radar, Wasjud dan Warsa mengaku pernah disurvei oleh pemerintah desa supaya mendapatkan bantuan rehab rumah. Namun harapan tersebut tidak terwujudkan hingga saat ini. Pihaknya menaruh harapan besar agar merasakan penghidupan yang layak atas stimulan pemerintah. “Ya mau gimana lagi, kemampuan kami hanya segini. Jangankan untuk rehab rumah, buat makan sehari-hari juga pas-pasan,” tutur Wasjud dan Warsa. Ketika dikonfirmasikan, Kaur Ekbang Pemdes Gunungkarung, Salim mengaku masih banyak rutilahu di desanya. Hasil pendataan sedikitnya terdapat 30 unit rumah yang terbuat dari bilik bambu. Ajuan bantuan sudah sering dilakukan namun tidak mengakomodasi secara sekaligus. “Kalau bantuan sih tiap tahun ada, tapi kan nggak sekaligus untuk seluruh rumah yang ada. Apalagi bantuannya hanya bersifat stimulan, rangsangan saja. Kita sering kok merehab rumah secara swadaya. Bahkan pernah kita merehab rutilahu sampai menghabiskan Rp97 juta untuk satu rumah,” terang Salim. Biasanya, bantuan rutilahu yang turun senilai Rp4 juta per rumah. Pemdes Gunungkarung tidak bisa protes lantaran kucuran bantuan memang hanya sebatas stimulan. Yang didorong oleh pemerintah, kata dia, sebetulnya pemberdayaan masyarakat sehingga warga bahu membahu bergotong royong. “Tapi kami berharap agar pemda survei ke lapangan dengan memprioritaskan desa-desa yang banyak mem­butuhkan. Seperti di Gu­nung­karung ini, kami akui banyak rumah bilik yang biasanya dimiliki buruh tani atau pedagang di luar kota yang belum sukses,” harapnya. Bukan hanya itu, Salim juga mengeluarkan harapan untuk meningkatkan angka bantuan rutilahu. Agar pembangunan sampai tuntas, idealnya kucuran bantuan itu mencapai Rp30 juta per rumah. Dengan begitu, kekurangannya tidak terlalu besar untuk memermanenkan sebuah rumah bilik. (ded)