Pemerintah Harus Evaluasi Kurikulum Sekolah

Paham Asing Mudah Masuk Lembaga Pendidikan  SUMBER – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman meminta pemerintah daerah sebaiknya melakukan inventarisasi dan evaluasi kurikulum yang diterapkan sekolah-sekolah. Terutama sekolah yang menyisipkan kurikulum asing. Hal tersebut untuk menjaga generasi muda dari paham-paham asing yang merusak keutuhan nilai-nilai Pancasila. Karena menurutnya, era demokratisasi sekarang ini setiap individu atau lembaga bebas menyelenggarakan pendidikan di berbagai level tingkatan dengan dalih ikut serta mencerdaskan generasi bangsa. Karena itu, kata Agus, paham-paham impor dengan mudah masuk ke sejumlah lembaga pendidikan. Tidak hanya paham radikal, tapi liberalisme dan komunisme. “Mungkin hanya dua (sekolah, red) yang terdeteksi, karena yang difokuskan hanya pada penyebaran paham radikal. Tapi, untuk paham lain pasti ada,” kata Agus kepada Radar, Sabtu (9/5). Kelemahan daerah melakukan kontrol, dimanfaatkan dengan baik oleh penyebar paham-paham yang merusak nilai Pancasila. Selain itu, tidak ketatnya proses perizinan pendirian lembaga pendidikan juga menjadi salah satu faktor pendukung penyebaran paham-paham impor. “Kalau izinnya ketat, ditambah adanya pengawasan yang kontinu, tidak mungkin ditemukan sekolah yang yang mengajarkan paham impor,” terangnya. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon segera melakukan inventarisasi sekolah-sekolah swasta yang mayoritas sahamnya milik luar negeri. Kemudian lakukan evaluasi program pendidikan serta mengecek kurikulum yang diajarkan. Terakhir, audit keuangan lembaga tersebut untuk mengetahui donatur yang memberikan sumbangan terkait penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. “Jika tahapan ini dilakukan, saya yakin semua aspek akan mampu terkontrol,” ungkapnya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus dioptimalkan di semua lembaga pendidikan, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini penting, agar sejak dini generasi muda sudah diajarkan bagaimana mengenal ideologi negara, bela negara dan hal lain yang berkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga, ketika tumbuh dewasa, mereka sudah tahu betul akan akar sejarah bangsa dan tidak mudah terkontaminasi dengan ideologi impor yang justru akan berdampak pada kerusakan bangsa. “Upacara bendera setiap awal pekan itu wajib dilakukan sekolah manapun. Kemudian, tanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa disetiap mata pelajaran apa pun. Jika hal itu sudah dilakukan, tidak akan mudah ideologi asing memasuki akal pikiran adik-adik kita,” tegasnya. Hal senada juga dikatakan Sophi Zulfia SH MH, munculnya temuan sekolah yang mengajarkan paham radikal ini tentu ada sebabnya. Di era kebebasan seperti ini, harusnya pemerintah jangan lengah, kontrol dan evaluasi, harus senantiasa dilakukan Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang dikelola nonpemerintah. Sehingga, ada filter dan proteksi dini dari pemerintah agar lembaga pendidikan tidak terkontaminasi paham-paham yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Fokus mengejar kenaikan IPM memang penting. Tapi, memberikan proteksi kepada generasi muda dari paham asing pun tidak kalah pentingnya. Ingat, daerah menjadi sasaran empuk untuk penyebaran paham-paham asing, karena mereka tahu, bahwa di daerah itu lemah (pengawasan, red),” pungkasnya. (jun)