Internal Demokrat Terbelah

Cecep Lebih Setuju Kader Sendiri, Sofyan Anggap Itu Rakus KEJAKSAN - Kritik keras yang dilontarkan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, Dr Cecep Suhardiman SH MH tentang manuver Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota yang mengundang partai pengusung sebagai langkah offside, dibantah anggota panlih M Handarujati Kalamullah SSos. Andru begitu Handarujati akrab disapa menegaskan, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan terkait pemanggilan parpol pengusung. Karena pertemuan itu hanya sebatas sosialisasi teknis tata cara pemilihan, termasuk tahapan yang mesti dilalui. “Sebenarnya sih tidak ada masalah, itu kan sifatnya memberitahukan dan koordinasi terkait persyaratan dan teknis tahapan yang harus dilalui,” kata pria yang akrab disapa Andru kepada Radar, Rabu (27/5). Oleh karena itu, sambung Andru, perlu ada koordinasi antara DPRD dan parpol pengusung sesuai undang-undang dan PP No 49/2008 bahwa yang akan melakukan pemilihan, parpol pengusung, wajib tahu tahapannya, kemudian tenggat waktunya. “Jadi tidak ada masalah lah, apalagi yang DPRD lakukan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegasnya. Anggota dewan dari Partai Demokrat ini juga membeberkan, setelah panitia pemilihan menyampaikan mekanisme pemilihan wakil walikota, tinggal partai politik atau gabungan parpol pengusung melakukan koordinasi perihal usulan dua nama calon. Sementara DPRD tidak akan ikut campur, hanya saja batasan waktunya sudah sangat jelas sampai tanggal 5 Juni 2015 pukul 16.00. Direktur Eksekutif The Human Studies, Umar Stanis Clau mengatakan, perlu ada kejelasan parpol mana saja yang mengusung Ano Azis. Karena muncul perdebatan soal definisi parpol pengusung. Di internal Partai Demokrat menganggap, hanya Demokrat yang menjadi parpol pengusung karena yang mendaftar lebih awal. Karena Golkar dan PPP ikut setelah Demokrat mendaftarkan Ano Azis. “Perlu di-clear-kan dulu Ano Azis itu diusulkan partai apa saat didaftarkan ke KPU,” kata Umar. Bukan persoalan sentimen kepada siapa atau kelompok manapun, bukan pula mengecilkan peran Golkar. Tapi ini terkait dengan bukti-bukti sejarah. “Menjadi partai pengusung dasarnya itu apa saja?” ungkapnya. Saat ini, kata Umar, sebenarnya masih muncul dinamika nama-nama yang muncul. Harusnya, Golkar, Demokrat dan PPP tidak perlu membawa nama, namun berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau masing-masing membawa nama, terkesan mereka punya keinginan sendiri-sendiri. Parpol pengusung mesti mengkonsolidasikan dulu, bukan malah memunculkan nama sendiri-sendiri. Karena jika tetap dipaksakan, justru rentan dan berdampak kurang baik bagi kinerja pemerintahan. “Tiga tahun mendatang rohnya tetap pemerintahan Ano Azis. Kalau parpolnya tercerai berai, maka akan menjadi sorotan. Siapapun wakil walikota nanti, tidak mengubah peta program pemerintahan Ano Azis. Kalau pemilihan wakil walikota hanya berakhir dengan perceraian di antara partai pengusung, maka selesailah ruhnya Ano Azis,” tandasnya. HARUS PENJARINGAN Bukan hanya soal pemanggilan parpol pengusung para kader Demokrat berbeda pendapat. Perihal pendamping Azis pun mereka terbelah. Jika Sekretaris Partai Demokrat, Cecep Suhardiman lebih setuju wawali dari internal Demokrat, namun Ketua Bapilu Partai Demokrat Kota Cirebon Achmad Sofyan tidak sepakat kalau calon wawali dari internal PD. Sebab, kalau memaksakan kandidat E2 dari internal, akan terkesan serakah. Selain itu, ekspektasi momentum politik untuk 2018 menjadi buruk. “Saya setuju apa yang disampaikan Sekretaris Partai Demokrat, Cecep Suhardiman. Tapi, saya tidak sepakat kalau menjadi satu paket untuk E2-nya. Memang politik di Kota Cirebon dinamis, tapi kita juga harus pemperhatikan beberapa hal seperti partai pengusung dan pendukung,” ujar Sofyan, Rabu (27/5). Dia mengatakan, dalam pemilihan wawali juga harus melalui proses penjaringan nama calon. Sebab, itu sudah menjadi aturan mainnya. Waktu yang tersisa tinggal sembilan hari lagi masih cukup untuk melakukan penjaringan nama calon. “Idealnya melakukan penjaringan, tahap seleksi misalnya, akan ada 10 calon. Dari calon tersebut, dipilih internal PD 31 orang pengurus. Dari hasil pilihan tersebut, dikirim ke DPD dan DPP untuk dinilai siapa yang cocok menjadi E2,” ucapnya. Mengenai pernyataan Handarujati, bahwa tidak perlu melakukan rapat internal lagi untuk memilih wawali, menurut Sofyan, hal itu tidak dibenarkan. Karena keputusannya saat itu masih menggunakan UU nomor 1 tahun 2015. Sedangkan saat ini aturan yang digunakan adalah menggunakan UU nomor 8 tahun 2015. “Jadi, secara aturan harus dirapatkan kembali, dan ini sudah saya sampaikan ke Azis dan sudah disetujui selaku ketua DPC PD. Tapi, apakah didengar atau tidak saya gak tau,” ucapnya. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Radar Cirebon, Azis sedang berada di Jakarta bertemu dengan Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta rekomendasi nama calon wakil walikota. Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Kesambi, HP Yuliarso mengatakan, dalam waktu dekat, Demokrat akan melakukan konsolidasi, termasuk menunggu Sekretaris DPC Partai Demokrat Dr Cecep Suhardiman SH MH yang masih di luar kota hingga Jumat besok. “DPC akan melakukan rapat, tapi menunggu pak Cecep datang dari luar kota. Rapat yang akan digelar, membahas tentang pemilihan wakil walikota, termasuk keinginan Cecep agar wakil walikota dari internal Partai Demokrat,” pungkasnya. WAWALI TANPA RESISTENSI Terpisah, pengamat kebijakan publik Sigit Gunawan SH MKn mengatakan, karir politik Nasrudin Azis dipertaruhkan dalam penentuan wawali nanti. Jika salah memilih, peluang untuk masuk dalam pertarungan besar di tahun 2018 menjadi walikota selanjutnya, semakin menipis. Karena itu, Sigit memberikan masukan agar Azis memilih wawali yang seirama dan tidak menikam dari belakang di kemudian hari. Menurut pria yang juga akademisi Unswagati ini, sosok wawali terbaik hadir dengan kemampuan bekerjasama dengan dewan dan eksekutif. Sebab, lanjutnya, posisi wawali sebagai penyeimbang kinerja walikota. Lebih penting lagi, wawali harus satu hati dan selaras dengan walikota. Jangan sampai, ujar Sigit, di belakang mereka saling menjatuhkan. Sebab, dalam dunia politik semua jalan dan cara diperbolehkan. “Itu politik pragmatis. Sulit di era saat ini mewujudkan politik santun. Itu harus berasal dari orang yang memang memiliki karakter dan sikap santun,” tukasnya kepada Radar, Rabu (27/5). Senada, pengamat pemerintahan Agus Dimyati SH MH mengatakan, peluang wawali ada pada dua sosok pimpinan dewan. Dalam penilaiannya, sosok Eti Herawati atau akrab disapa Eeng Charli dan Edi Suripno, memiliki peluang lebih besar dibandingkan lainnya. Namun, persoalan muncul tentang rekomendasi. Sebab, hanya tiga partai pengusung yang diperbolehkan mengajukan nama-nama untuk dipilih dua di antaranya saja. Pada sisi lain, Partai Golkar dan PPP masih berkonflik dalam tingkatan pusat. “Demokrat diprediksi melenggang sendiri. Itu keuntungan bagi mereka,” ucapnya. Namun, segala hal yang ada kembali pada keputusan Nasrudin Azis selaku pemegang kebijakan tertinggi. Sepanjang dengan pertimbangan matang, Agus Dimyati yakin wawali pendamping Azis dapat menjaga harmonisasi hingga akhir periode di tahun 2018 nanti. Sebaliknya, jika Azis salah memilih wawali, dia memprediksi akan ada upaya tertentu yang berpotensi menggulingkan Azis di tengah jalan. “Dalam politik semua bisa terjadi. Di sini perlunya politik santun seperti slogan yang selalu disampaikan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat),” paparnya. (sam/abd/ysf)