Komunikasi Golkar-Demokrat-PPP Buntu KEJAKSAN - Perdebatan panas antara Ketua Panlih Edi Suripno SIP MSi dan anggota Panlih M Handarujati Kalamullah SSos karena sikap ketua panlih yang menerima surat dan berkas dua nama calon wakil walikota dari Golkar dan PPP, makin memperuncing keadaan. Informasi terakhir, akibat insiden itu, komunikasi antar tiga parpol pengusung, yakni Golkar, PPP dan Demokrat sulit cair. Keterangan yang dihimpun Radar menyebutkan, saat ini Ketua DPC Partai Demokrat yang juga Walikota Drs Nasrudin Azis SH tampak kebingungan karena belum cairnya komunikasi politik antar tiga parpol pengusung. Padahal tanggal 22 Juni mendatang, merupakan batas waktu perbaikan persyaratan. Namun hingga kemarin (19/6), belum ada komunikasi antara ketiga parpol tersebut. Dampak dari belum cairnya komunikasi, Jumat (19/6) kemarin, calon Wakil Walikota Dra Hj Eti Herawati bertandang ke ruang kerja walikota. Hal ini terlihat, dengan terparkirnya mobil dinas Honda City E 21 A yang biasa digunakan wakil ketua DPRD itu. Namun kabar beredar, Eti atau yang akrab disapa Eeng Charli datang ke balaikota dalam rangka melengkapi berkas-berkas yang harus segera dilengkapi. Walikota Nasrudin Azis saat dikonfirmasi mengaku sampai sekarang, komunikasi antara Demokrat, PPP dan Golkar masih buntu. Rencana pertemuan dengan tiga parpol pengusung Ano Azis ini, sampai sekarang belum terwujud. “Belum Mas masih beku. Kita belum ada pertemuan,” kata Azis. Namun demikian, dia mengaku masih optimis sebelum tanggal 22 Juni komunikasi antara parpol pengusung sudah bisa cair. Dan agenda pemilihan wakil walikota dapat terus dilakukan DPRD. Karenanya, sebelum konsultasi ke gubernur, dia berkeinginan untuk komunikasi dengan parpol pengusung. Sementara, Ketua Panlih, Edi Suripno mengaku dirinya dihampiri walikota dan memberitahukan bahwa komunikasi antar parpol pengusung akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan walikota meminta waktu paling lambat tanggal 22 Juni mendatang persoalan dengan parpol pengusung sudah beres semuanya. Menurut Edi, persyaratan dua nama diusung dari parpol pengusung harus mutlak. Karena parpol pengusung ada tiga yakni Demokrat, PPP dan Golkar. Maka ketiga partai tersebut harus menandatangani berita acara kesepakatan dua nama calon wakil walikota. Kalau memang tetap buntu, Edi menegaskan DPRD akan konsultasi kepada gubernur dan menyerahkan persoalan ini ke gubernur. Pengamat Kebijakan Publik Harmono SH MH menyebut, dinamika pemilihan wakil walikota (wawali) membawa pergerakan partai pengusung. Menentukan wakil walikota seperti pengantin. Calon mempelai pria harus merasa nyaman dengan pilihannya. Begitupula sebaliknya. Karena itu, Walikota Nasrudin Azis membutuhkan calon wawali yang satu hati, visi dan tujuan. “Politik itu dinamis. Tetapi birokrasi memiliki prosedur tetap. Jangan sampai di tengah jalan walikota dan wakilnya berpisah dan saling menjatuhkan. Pelayanan pasti terhambat,” tukasnya. Dalam hal ini, akademisi Unswagati itu menilai perlu ada wawali yang berpengalaman, bersih dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Sementara akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Sugianto SH MH mengatakan, Azis memiliki hak penuh menentukan wakilnya. Karena itu, tidak baik memaksa Azis menentukan pasangannya. Sebab, walikota dan wawali seperti pengantin. Pernikahan atas dasar paksaan tidak akan bertahan lama. (abd/ysf)
Kategori :