Panlih Wakil Walikota Nyerah

Parpol Pengusung Sama-sama Ngotot, Dewan Lapor Gubernur CIREBON - Panitia pemilihan calon wakil walikota (wawali) DPRD Kota Cirebon akhirnya menyerah untuk melanjutkan mekanisme proses pemilihan orang nomor dua di Kota Cirebon. Sebab, berkas dua calon yang diusulkan dari gabungan partai pengusung hingga kini belum lengkap. Atas dasar itu, panlih berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi mengatakan, karena sudah banyak memakan waktu dari yang sudah dijadwalkan, maka Senin (22/6) kemarin, pukul 15.00 panlih berangkat ke Bandung untuk konsultasi ke gubernur. “Di sana akan membahas semua persoalan yang sedang dialami Pemerintah Kota Cirebon dalam proses pemilihan calon wawali. Apakah nanti semua yang dijadwalkan untuk pemilihan bisa diteruskan atau tidak? Semua keputusan ada di tangan gubenur,” ujar Edi kepada Radar, Senin (22/6). Menurutnya, akan ada beberapa pertanyaan akan disampaikan ke gubernur yakni mengenai batas waktu pengembalian berkas calon E2, kemudian laporan tentang dasar mekanisme aturan yang mengacu pada UU nomor 8 tahun 2015, PP 49 tahun 2008 dan tata tertib DPRD serta panlih. “Itu yang akan kami tanyakan nanti ke gubernur, karena semua mekanisme dan aturan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan merujuk pada surat dari kemendagri, bahwa poin dalam surat tersebut menyebutkan gubernur menugaskan walikota dan ketua DPRD untuk segera memproses pemilihan wakil walikota,” ungkapnya. Dia mengaku, belum mengetahui apakah nanti pada akhirnya setelah berkonsultasi dengan gubernur akan memberikan peringatan kepada walikota atau gubernur akan memanggil walikota, partai pengusung dan pimpinan DPRD dalam hal ini ketua panlih. “Hasilnya nanti baru bisa diketahui setelah konsultasi,” ucapnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah SSos mengungkapkan, upaya pertemuan tiga partai pengusung kembali gagal. Jadi, mau tidak mau pihaknya hanya menyerahkan kelengkapan persyaratan berkas dua calon wawali yakni Ir Toto Sunanto dan Dra Hj Eti Herawati ke ketua panlih. “Kelengkapan berkas ini minus tanda tangan dari partai pengusung Golkar dan PPP. Semuanya masih seperti dulu, tidak ada perubahan yang vital. Hanya melengkapi kekurangan-kekurangannya saja,” kata Andru sapaan akrab Handarujati Kalamullah kepada Radar, setelah menyerahkan kelengkapan berkas ke ketua panlih. Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, H Ayatulloh Roni SE menganggap, ada tidaknya wakil walikota bagi Partai Demokrat bukanlah hal yang penting. Yang terpenting, roda Pemerintahan Kota Cirebon di bawah Walikota Nasrudin Azis, tetap terkendali dengan baik. Meskipun Golkar dan PPP ribut memperebutkan tiket kursi calon wakil walikota, kata Roni, Demokrat tidak akan terpengaruh dan terpancing. Baginya, saat ini partainya sudah menempuh pengusulan calon nama wakil walikota yakni Toto Sunanto dan Dra Hj Eti Herawati dan sudah sesuai prosedur yang benar. Karena itu, pihaknya hanya tersenyum saja melihat banyak politisi berakrobat menolak nama yang diusulkan oleh walikota. “Kita sudah konsultasi ke DPD dan DPP, DPC Demokrat diminta tenang dan santai saja karena mekanismenya sudah ditempuh sesuai prosedur,” tegas Roni. Bahkan walikota, kata Roni, jauh-jauh hari sudah konsultasi ke Mendagri terkait tidak sepakatnya antar parpol pengusung perihal nama calon wakil walikota. Oleh Mendagri, saat ini meminta walikota untuk tidak terpancing dengan opini, yang terpenting walikota sudah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk mekanisme pengusulan nama calon wawali sudah sesuai dengan mekanisme. “Mendagri saja langsung mengapresiasi langkah walikota, ada tidak adanya wakil walikota tidak ada masalah kok,” ujarnya. Sementara itu, Walikota Cirebon Drs H Nasrudin Azis SH mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan meski partai pengusung belum tanda tangan. Yang penting, keputusan dirinya tetap satu mengusulkan Eeng Charli atau Eti Herwati sebagai kandidat E2. “Maju terus pokoke, semua masalah ini sudah diserahkan sepenuhnya oleh panlih calon wawali DPRD,” singkatnya. Terpisah, Pengamat Pemerintahan Agus Dimyati SH MH menilai, langkah Azis dan Eeng Charli untuk bersatu semakin terbuka. Jalan terjal yang dilalui tidak menyurutkan niat mereka untuk bersatu membangun Kota Cirebon. “Ini sinyal jelas, bahwa Nasrudin Azis memilih Eeng Charli sebagai wawali. Di sini panitia pemilihan harus sadar, kebutuhan wawali itu untuk walikota, bukan yang lain,” terangnya. Padahal secara jelas dan terbuka, Nasrudin Azis menga­jukan nama Eeng Charli dari Partai Demokrat. Lebih dari itu, lanjutnya, walikota Cirebon itu juga mengajukan nama Toto Sunan­to. Hal ini melengkapi sya­rat dua nama untuk dipilih dewan. “Tinggal pilih salah satunya saja. Apapun hasilnya, Azis telah memilih Eeng Charli. Di sini perlu kesadaran diri dan intros­­peksi bersama. Seperti men­­cari pasangan hidup, harus sehati dan seirama,” papar Agus Dim­­yati. Akademisi Unswagati ini ya­kin, hanya butuh waktu tepat un­tuk mendek­larasikan mereka. Dinamika yang berjalan semakin seru dengan aroma politik kental. Agus menilai wajar. Pasalnya, dewan merupakan lembaga politik, bukan birokrasi seperti di eksekutif. Sementara, dalam dunia politik apapun bisa terjadi dalam waktu yang ada. Termasuk, rumus umum untuk berpolitik santun akan sangat jauh dari kenyataan. “Dalam politik, kawan bisa menjadi lawan, begitupula sebaliknya. Semua berdasar kepentingan,” tukasnya. Meskipun ada jalur panitia pemilihan, Azis yang memiliki latar belakang politik akan mampu menjalin kesepakatan akhir. (sam/abd/ysf)