Ada Calon yang Lemahkan KPK

194 Lolos Administrasi, ICW akan Telusuri JAKARTA - Lewat proses penyaringan administrasi yang ketat, akhirnya panitia seleksi (pansel) menetapkan 194 orang calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi tahap pertama. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pansel kecolongan. Sebab orang yang diloloskan itu ada sejumlah nama kontroversial yang justru akan melemahkan lembaga antirasuah jika menjadi pimpinan. Pendapat itu disampaikan oleh Koordinator Investigasi ICW Febri Hendri saat menghadiri diskusi di salah satu restauran di Menteng Jakarta Pusat, kemarin (4/7). Menurut Hendri, ICW sudah mengantongi nama-nama capim KPK yang bermasalah. Mereka rata-rata berasal dari penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Dia menjelaskan, calon kepolisian dan kejaksaan yang lolos itu terdapat beberapa nama yang kontroversial. Bahkan ada calon yang pernah mendapatkan hukuman dari instansinya karena pernah melakukan kesalahan fatal. Febri mengatakan, pihaknya tidak menganggap semua calon dari kejaksaan dan Polri buruk. Masih banyak polisi dan jaksa yang masih baik. \"Namun perlu diwaspadai, karena hubungan polisi dan KPK sering bermasalah,\" terangnya. Selain calon dari kejaksaan dan kepolisian, ancaman pelemahan KPK juga datang dari advokat atau pengacara. Febri mengaku, tidak sedikit advokat yang lolos seleksi tahap pertama merupakan pembela koruptor. Mereka menjadi kuasa hukum tersangka korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). \"Bahkan klien mereka ada yang kini ditahan oleh KPK,\" jelasnya. Tak hanya itu, Febri menyayangkan lolosnya seorang politikus menjadi capim KPK. Meskipun tidak lagi duduk di kursi parlemen, dia mengaku jika nantinya dia terpilih menjadi pimpinan, maka orang tersebut bisa melemahkan KPK dari dalam. Apalagi saat ini angin kencang revisi UU KPK sedang digodok oleh DPR. \"Harusnya pansel tahu bahwa ancaman pelemahan KPK datang dari DPR,\" jelasnya. Dari deretan capim yang bermasalah, ada juga calon yang ikut seleksi lantaran tidak punya pekerjaan. Dengan ikut seleksi, mereka berharap diterima jadi pimpinan dan mendapatkan pekerjaan. Febri menambahkan, ada beberapa orang yang tak hanya ikut seleksi capim KPK, namun mereka juga ikut seleksi capim yang lain. \"Kami menganggap mereka orang-orang yang oportunis,\" terangnya. Ketika ditanya apakah nama-nama yang bermasalah itu akan disampaikan langsung ke masyarakat, Febri mengaku masih mempertimbangkan. Menurut dia, sangat berisiko Usai diumumkan, masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan pada 194 orang capim KPK. Yakni lewat http://capim kpk.setneg.go.id. Selain itu, pansel juga telah membentuk tim yang bertugas menyelidiki latar belakang capim KPK itu. Tim tersebut berisi intelejen dari Badan Intelejen Negara (BIN), Intel Kejaksaan, Intel Polri serta organisasi masyarakat. Febri mengaku, ICW juga akan melakukan penelusuran pada 194 orang tersebut. Saat ini tim dari ICW sedang bergerak di lapangan. Satu orang capim akan dilacak oleh tiga orang tracker. Mereka akan melihat langsung bagaimana kehidupan rumah tangga capim, bagaimana dia bekerja, dan prestasi serta sanksi apa yang dia pernah dapat. Dan yang terpenting calon tersebut memang benar-benar orang yang berada di garis terdepan untuk memberantas korupsi. \"Hasil penulusuran akan kami sampaikan ke pansel sebagai masukan,\" tuturnya. Sementara itu, Anggota Pansel Capim KPK Betti Alisjahbana menolak jika pansel kecolongan. Dia beralasan dalam tahap seleksi ini pansel hanya melihat administrasi yakni berkas-berkas yang peserta kumpulkan. Selain itu, pansel juga melihat kecapakan capim KPK. Mereka harus berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan. \"Jadi kami belum melihat sampai ke dalam,\" ujarnya. Ada salah satu mantan politikus Senayan yang lolos seleksi capim KPK, yakni Ahmad Yani. Politikus PPP yang dulunya duduk di komisi III DPR RI itu dikhawatirkan mengemban misi khusus. Yakni melemahkan KPK dari dalam jika berhasil menjadi pimpinan KPK. Menyikapi itu, Betti mengungkapkan alasan mengapa Yani lolos. Menurut dia, saat ini Yani tidak lagi duduk di DPR. Selain itu dia tidak menjabat posisi struktural di PPP. Jadi dia yakin Yani tidak akan membawa kepentingan partai ke KPK. Lebih lanjut Betti meminta masyarakat jangan antipati dengan parpol. Dia mengaku parpol merupakan salah satu pilar penting demokrasi. (aph/dyn)