Pemerintah Daerah Temui Kendala

Terkait Penanganan Kekeringan di Kabupaten Cirebon  KAPETAKAN – Tidak hanya pelanggan PDAM, tapi petani di wilayah Kecamatan Kapetakan pun terancam kekeringan. Bahkan, lahan sawah petani yang pengairannya hanya mengandalkan tadah hujan saat ini sebagian besar sudah tidak bisa ditanami, lantaran sumber air mengering. Kuwu Desa Kapetakan Nawita menyebutkan, saban tahun kekeringan sudah menjadi teman petani di wilayahnya ketika memasuki musim kemarau. Karena, pasokan air yang berasal dari bendungan rentang dan aliran sungai Kumpul Kuista ikut menyusut. “Sawah sudah tidak bisa ditanami, pasokan gilir air pun sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan air untuk persawahan,” katanya Kepada Radar, Senin (6/7). Berdasarkan data dari satu desa di wilayah Kecamatan Kapetakan, kerugian petani sangat besar dari ancaman kekeringan ini. Desa Kapetakan misalanya, memiliki luas areal pertanian mencapai 562.8189 hektare. Dari jumlah itu hanya sekitar 10-20 persen yang masih bisa ditanami padi. Selebihnya dibiarkan mengering, karena tidak mendapat pasokan air. Dari satu hektare sawah padi, biasanya bisa menghasilkan gabah kering giling 4-5 ton. Karena itu Nawita sangat berharap, adanya bendungan Jati Gede yang akan dioperasikan tahun 2016 mendatang, kebutuhan air  bisa terpenuhi di wilayah Kapetakan dan sekitarnya. Sehingga wilayah Kapetakan setiap tahunya bisa menggarap lahan pertanian terus menerus. “Kalau sekarang, setahun dua kali sudah untung,” bebernya. Sementara pemerintah daerah sepertinya tak bisa berbuat banyak mengatasi ancaman kekeringan yang meluas saat ini. Pemerintah Kabuapten Cirebon hanya berupaya agar sumur-sumur pantek yang menjadi program bantuan pemerintah pusat segera dibangun. “Saya sudah hubungi Kepala Distanbunakhut Kabupaten Cirebon untuk segera memasang sumur pantek,” ujar Bupati Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi, Senin (6/7). Selain mengupayakan sumur pantek, Pemerintah Kabupaten Cirebon berusaha untuk membangun embung. Namun, untuk program ini pihaknya menemukan kendala, khususnya dalam pengadaan tanah. “Kalau itu tanah pemda atau desa tidak masalah. Tapi kalau tanah milik masyarakat, otomatis harus dibebaskan terlebih dahulu. Kalau dibebaskan, tidak mungkin tahun ini, pasti tahun anggaran berikutnya,” ujarnya. Menurut Sunjaya, ancaman kekeringan bisa diatasi, jika bupati selaku pengguna anggaran diberikan kewenangan mengelola dana tanggap darurat. Sehingga jika terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, sudah tidak perlu menunggu mekanisme pembahasan anggaran. Karena bupati sudah punya dana yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat. “Dulu saya pernah mengajukan anggaran sebesar Rp74 miliar dana kas. Bukan untuk bupati, tapi tetap ada di pemerintah daerah, tapi bupati bisa menggunakan anggaran tersebut yang sifatnya insidentil. Mudah-mudahan di tahun 2015, kalau tidak Rp74 miliar, ya Rp50 miliar, supaya bupati ini ada wibawanya,” ungkapnya. Untuk mengatasi kekeringan di wilayah timur, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun bendungan Cipanundan. “Insya Allah 2016, Bendungan Cipanundan bisa dibangun dan tahun 2017 bisa beroperasi,” tukasnya. Sebelumnya, memasuki musim kemarau, PDAM Tirta Jati harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pelanggannya. Khususnya mereka yang berada di wilayah rawan kekeringan seperti pelanggan di wilayah utara. Karena kondisi air baku di sungai Kumpul Kuista Kecamatan Kapetakan saat ini sudah mulai menyusut drastis. “Kapasitasnya 50 liter/detik, sekarang dengan makin panjangnya kemarau debitnya semakin turun,” bebernya. (jun)