Azis: Toto Harus Sowan ke Saya

Anggap Partai Pengusung Hambat Pemilihan Wawali CIREBON - Pemilihan calon wakil walikota di DPRD makin tak jelas. Komunikasi yang dilakukan dari beberapa hasil pertemuan membahas dua nama calon wawali dari tiga partai pengusung, masih berlangsung alot. Bahkan, semua partai pengusung mengaku paling benar dalam mengusulkan calon wakilnya. Walikota Cirebon Drs H Nasrudin Azis SH mengatakan, jika proses pemilihan calon wakil walikota segera rampung, maka Ketua DPD Partai Golkar Ir Toto Sunanto yang juga calon wawali harus segera bertemu dengan dirinya, supaya pemilihan wawali tidak berlarut-larut. “Upaya pertemuan dan komunikasi sudah. Tapi hasilnya masih nol. Harusnya Toto harus sowan (datang, red) ke saya, bicara gimana enaknya supaya pemilihan wakil walikota segera terpilih. Masa saya yang harus datang ke Toto. Apalagi, yang menjadi calon wawali kan Pak Toto,” ujar Azis kepada Radar, Senin (6/7). Dia menampik, ketika ada anggapan bahwa dirinya sengaja memainkan proses pemilihan, sehingga bisa berjalan sendiri untuk menghabiskan masa jabatan walikota tanpa wakil. “Pegel, dewekan bae sih (capek sendiri aja sih, red), montang-manting langka sing rewangi (kerja sana-sini tidak ada yang membantu, red),” tuturnya. Menurutnya, yang mengham­bat proses pemilihan wakil walikota ini sebetulnya dari partai pengusung. Sebab, ketiga partai pengusung ini saling keukeuh (mempertahankan calonnya masing-masing, red). “Saya tidak menyalahkan Golkar maupun PPP. Tapi, semua partai pengusung termasuk Demokrat, karena semuanya tetap bertahan pada calonnya masing-masing,” ucapnya. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, sebetulnya harapan dengan sering melakukan komunikasi politik bisa menemui titik terang dan menghasilkan satu kesepakatan. Tapi, menurutnya, semangat partai pengusung sampai sejauh ini belum ada kesamaan persepsi. “Percuma kalau ada pertemuan, tapi hanya membuat masalah semakin pelik. Sampai kapan pun tidak akan ada titik temu. Tapi, saya akan tetap berupaya sebelum tanggal 10 agar masalah ini dapat segera diselesaikan. Sehingga, Kota Cirebon bisa mempunyai wakil kepala daerah,” ucapnya. Seperti diketahui, pemilihan wakil walikota berdasarkan hasil kesepakatan tiga partai pengusung dengan Ketua Panlih Edi Suripno SIP MSi hanya sembilan hari kerja atau akhir bulan Juni. Sembilan hari kerja tersebut untuk melengkapi tiga tahapan yang tersisa. Yakni tahapan pemberkasan, tiga hari penetapan calon, dan tiga hari berikutnya pemilihan wawali. Terpisah, pengamat kebijakan publik Afif Rivai SAg MA mengatakan, seperti dugaan sebelumnya, perjalanan menemukan wakil walikota akan berjalan lambat. Sebab, kepentingan partai-partai yang ada sangat besar dan kental. Pasalnya, mereka memiliki perkiraan jalan mulus di tahun 2018 jika sudah menginjak balaikota. “Dengan menjadi wakil walikota, setengah kaki sudah melangkah. Tahun 2018 partainya akan dengan mudah memenangkan pilkada. Itu jika tidak lagi satu irama dengan walikota sekarang,” ucapnya kepada Radar, Senin (6/7). Afif meyakini, antara Golkar dan Demokrat tidak akan mudah bersatu, kecuali ada kepentingan tertentu. Karena itu, Nasrudin Azis telah dengan cermat dan hati-hati menghitung langkahnya tidak hanya untuk beberapa tahun ke depan, tetapi untuk periode selanjutnya. “Pilihan memilih politisi Nasdem seperti Eeng Charli paling rasional. Tidak hanya untuk sesaat, tetapi bisa sampai periode berikutnya,” ujar lulusan S-2 Universitas Paramadina Jakarta itu. Namun, tentu saja Golkar tidak akan melepaskan begitu saja. Karena itu, saling adu kuat dan bertahan menjadi alternatif terakhir setelah kata sepakat tidak ditemukan. Kondisi seperti ini, diyakini akan bertahan sampai setelah Idul Fitri. Kecuali, ada kesepakatan tertentu antara Nasrudin Azis dengan Partai Golkar. Atas buntunya komunikasi dengan Golkar dan PPP, Nasdem meminta Nasrudin Azis untuk tetap pada pendirian memilih Eti Herawati atau Eeng Charli sebagai wakil walikota. Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Barat H Yuyun Wahyu Kurnia SE MM MBA mengatakan, dalam aturan mewajibkan adanya wakil walikota (wawali). Pasalnya, masa jabatan masih tersisa lebih dari 18 bulan. “Tetap harus ada wakil walikota. Jangan ada rekayasa politik,” ujarnya. Yuyun meminta agar Nasrudin Azis tidak menempatkan wawali sebagai pelengkap saja. Sepengetahuannya, Eeng Charli selaku ketua DPD Nasdem Kota Cirebon tidak pernah menawarkan diri. Sebaliknya, justru diminta Azis. “Karena diminta, kami mempersilakan. Tidak ada pelanggaran etika politik di sini. Nasdem juga partai pendukung,” tegasnya. Lebih dari itu, atas dinamika yang terjadi, Nasdem berharap Azis tetap teguh pendirian dengan sikapnya selama ini. Begitu pula untuk rekan-rekan di Partai Golkar dan PPP, Yuyun menyampaikan bahwa sikap Nasdem bukan tidak menghar­gai. Semua ini semata-mata kare­na proses politik yang dina­mis. Terpenting, dia tidak ingin Nasdem seolah menjadi persoa­lan dari keributan pada proses pemilihan wawali. “Jangan jadikan kami kambing hi­tam. Bangun komunikasi ya­ng baik dan solusi terakhir min­ta kebijakan kepada Menteri Da­lam Negeri. Selesai sudah dina­mi­ka yang ada,” ucapnya. (sam/ysf)