”Ingat, Dulu PD Bersama Golkar”

Bersikukuh Tolak Pencalonan Eeng KEJAKSAN - Sikap Walikota Nasrudin Azis yang tetap memasukan nama politisi Nasdem Eti Herawati atau akrab disapa Eeng Charli, ditolak mentah-mentah oleh Partai Golkar. Penegasan ini disampaikan juru bicara Partai Golkar Kota Cirebon, Juhaeni. Menurut Juhaeni, partainya merupakan partai besar yang sudah lama berdiri. Berbeda dengan Partai Nasdem yang baru didirikan beberapa tahun lalu. Sehingga, pengalaman dan daya jangkau ke depan dari Partai Golkar sudah matang karena pengalaman. Untuk itu, Golkar tetap menegaskan sikapnya menolak nama calon dari luar tiga partai pengusung, Partai Demokrat (PD), Golkar dan PPP. “Golkar lebih mengedepankan harga diri, bukan materi,” ucapnya. Secara etika politik, Nasrudin Azis melanggar. Pasalnya, kata Juhaeni, nama calon wakil walikota yang diambil bukan dari partai pengusung. Berbicara etika politik, dia meminta Azis agar mengambil calon wakil walikota dari partai pengusung. “Kita ada Partai Demokrat, Golkar dan PPP. Masa iya tidak ada satupun yang mampu? Ini sama dengan mengkerdilkan kader tiga partai ini. Kami menolak keras,” tukasnya. Karena itu, Juhaeni menolak pula nama calon wakil walikota dari partai pengusung seperti Nasdem. Sampai kapan pun, lanjutnya, sikap Golkar ini akan terus dipertahankan. Selain itu, Juhaeni menilai sosok Eti Herawati atau Eeng Charli belum mampu menjadi pemimpin para birokrat. Hitungan politik Golkar dan PPP tidak menjangkau sampai periode berikutnya, tapi cukup sampai 2018. Pasalnya, periode berikutnya konstelasi politik pasti akan berubah lebih jauh lagi. Saat menyalonkan diri, pasangan Ano-Azis banyak mendapatkan dukungan suara dari Partai Golkar dan PPP. “Azis tidak akan menang tanpa kami. Golkar dan PPP. Ingat itu,” tegasnya dengan nada geram. Fungsionaris Partai Golkar, Hery Mekar menganggap langkah yang dilakukan Partai Golkar adalah bagian dari mengingatkan Azis bahwa pilwalkot 2013 yang lalu ada Golkar di dalamnya bersama Demokrat bekerja keras memenangkan Ano Azis. Begitu juga dengan kondisi sekarang harusnya Golkar Demokrat tetap seperti saat pilwalkot. Namun yang terjadi justru berbeda, seolah semuanya ingin dikuasai Demokrat. “Ingat, dulu Demokrat bersama Golkar, pemilihan E-2 harusnya milik Golkar,” tegas Hery Mekar. TINGGALKAN GOLKAR Sementara, sinyal kalau Partai Demokrat akan meninggalkan Partai Golkar pada pemilihan wakil walikota, mendapat dukungan loyalis Ano Azis. Koordinator Indonesia Bersama Ano Azis Sukses (Ibas), Siswanto mendesak panlih agar tegas dalam melaksanakan tugas dan amanat rakyat untuk memilih calon E-2. Jangan sampai, lanjut dia, tidak jelasnya pemilihan wakil walikota menjadi persoalan yang merugikan rakyat, karena roda pemerintahan tidak maksimal. Pasalnya, sebelum itu, panlih memberikan waktu 15 hari tapi pada akhirnya gagal. Kemudian panlih akhirnya membuka pendaftaran sampai tanggal 13 Juli mendatang. Panlih, kata Siswanto, harus tegas soal calon wakil walikota. Kalau memang calon tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, maka panlih harus berani menggugurkan. “Kami sepakat Golkar ditinggalkan. Golkar selama ini seolah tidak menaati tatib pemilihan wakil walikota. Kemarin calon wawali Toto Sunanto tidak memenuhi persyaratan, maka harusnya batal dan gugur demi hukum,“ tegas pria bertubuh subur itu. Siswanto bahkan mendesak panlih untuk segera memilih calon E-2. Menurutnya, yang bermasalah sebenarnya bukan Partai Golkar tapi oknum elit politik dari Golkar. Tidak jelasnya sikap calon dari Golkar menunjukkan bahwa yang bersangkutan kalah sebelum perang, padahal saat pertarungan yang memilih langsung adalah anggota dewan dan belum tentu Eeng Charli memenangi pertarungan di Griya Sawala. Pengurus DPW Partai Nasdem, H Yuyun Wahyu Kurnia mengaku setuju apabila dalam kondisi mendesak Golkar ditinggalkan. Tentu saja itu harus ada payung hukum yang jelas, sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari. “Saya setuju kalau memang payung hukumnya jelas,” kata Yuyun singkat. (ysf/abd)