JAKARTA- Perekonomian Indonesia memang sedang tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Pelaku usaha menjadi salah satu pihak yang paling terpukul dengan perlambatan perekonomian. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan dalam kondisi seperti saat ini pemerintah dan pelaku usaha harus bergandeng tangan agar bisa bersama-sama sukses melewati turbulensi ekonomi. “Pesan saya ke teman-teman pelaku usaha, jangan ada PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujarnya saat buka bersama Kadin yang dihadiri Presiden Jokowi kemarin (10/7). Suryo mengakui, dalam kondisi sulit, jalan pintas untuk mengurangi beban produksi adalah melakukan PHK. Namun, dia meminta kepada pelaku usaha agar tidak mudah menyerah dan mencari solusi lain untuk menjaga kelangsungan bisnis. “Karena itu, PHK sangat tidak kita harapkan,” katanya. Menurut bos Satmarindo Group yang bergerak di bisnis perkapalan, pertambangan, dan pariwisata itu, PHK bisa menjadi solusi sesaat untuk mempertahankan produksi. Namun, dampak lanjutannya akan sangat besar bagi perekonomian. “Misalnya, daya beli masyarakat yang turun,” ucapnya. Tanpa bekerja, masyarakat tak akan mendapat penghasilan untuk dibelanjakan. Apalagi, saat ini saja jumlah penganggur sudah merangkak naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia periode Februari 2014 tercatat 7,15 juta orang, lalu naik menjadi 7,24 juta orang pada Agustus 2014, dan pada Februari 2015 ini sudah menyentuh angka 7,45 juta pengangguran. Penurunan daya beli masyarakat inilah yang harus diwaspadai pemerintah maupun pelaku usaha. Suryo mengatakan, jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka turunnya permintaan akan direspon pelaku usaha dengan menurunkan produksi sehingga kian memperlemah ekonomi. “Karena itu, kami meminta agar Pak Presiden Jokowi bisa memberi arahan yang lebih jelas kepada menteri-menteri untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan business friendly (ramah dengan dunia usaha),” jelasnya. Suryo pun mengkritik beberapa kebijakan yang justru kontraproduktif dengan upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Misalnya, terkait kian ketatnya aturan pajak, bea masuk, hingga pajak ekspor. “Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah pelonggaran fiskal,” ujarnya. Pemerintah juga diminta untuk lebih mempercepat penyerapan anggaran. Tujuannya, agar dana yang terserap melalui pajak, bisa didistribusikan kembali untuk memutar roda ekonomi. Selain itu, lanjut Suryo, pelaku usaha juga meminta agar pemerintah mendorong perbankan agar tidak mengerem penyaluran kredit. “Supaya ekspansi bisnis bisa jalan,” katanya. Mantan ketua umum Kadin yang juga mantan menteri perindustrian MS Hidayat menambahkan, selain pemerintah dan pelaku usaha, para pekerja pun harus ikut bersama-sama memberi iklim usaha yang baik agar tidak memicu terjadinya PHK. “Misalnya, jangan sedikit-sedikit demo, mogok, dan bikin rusuh,” ujarnya. Hidayat mencontohkan kasus hengkangnya perusahaan-perusahaan asing di Batam karena iklim perburuhan yang tidak kondusif. Dia menyebut, demonstrasi memang menjadi hak pekerja, namun jika aksi demontrasi sering diwarnai kekerasan dan perusakan aset perusahaan, para pemodal sudah pasti akan kabur dan ujung-ujungnya PHK. “Akhirnya perusahaan itu pindah ke Singapura yang lebih menawarkan kepastian hukum, yang rugi kita sendiri,” katanya. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil yang dimintai komentar terkait permintaan pelaku usaha, mengatakan bahwa pemerintah selalu terbuka dengan berbagai saran. “Kami pun sudah mengambil beberapa kebijakan di lapangan,” ucapnya usai mengantar Presiden Jokowi yang langsung meninggalkan acara buka bersama usai Salat Maghrib. Sofyan menyebut, untuk mendorong daya beli, pemerintah sudah mengucurkan triliunan rupiah ke masyarakat melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta. “Pemerintah juga sangat serius mengendalikan inflasi agar tidak mencederai daya beli (saat harga naik),” ujarnya. (owi/sof)
Kategori :