Pemerintah Daerah Harus Tegas

Tertibkan Rumah Makan yang Tak Miliki Lahan Parkir TENGAHTANI – Warga mengeluhkan kemacetan yang terjadi di kawasan Tengahtani. Pasalnya, banyak rumah makan yang tidak menyediakan lahan parkir kendaraan. Para pengunjung menggunakan bahu jalan untuk memarkirkan kendaraannya. Sementara Tengahtani merupakan jalur pantura yang padat arus lalu lintas. Hal ini membuat lebar jalan menjadi sempit. Terlebih saat arus mudik dan balik Lebaran tengah berlangsung. Kondisi jalan di kawasan jalur pantura Desa Tengahtani pun menjadi semakin semrawut. Anas Basuki, salah seorang warga Ciwaringin yang saban hari melintasi jalan tersebut mengatakan, kemacetan ini harusnya bisa diatasi jika ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada rumah makan yang tidak menyediakan lahan parkir bagi pengunjungnya. Kelancaran arus mudik itu merupakan kepentingan nasional. Sementara, arus harus terhambat hanya gara-gara banyak kendaraan roda empat yang terparkir di pinggir jalan milik pengunjung rumah makan yang berada di sepanjangan jalur utama pantura Tengahtani. “Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan nasional,” katanya kepada Radar, Rabu (15/7). Menurut Anas, pemerintah harus menertibkan rumah makan yang tidak memiliki lahan parkir. Karena penyediaan lahan parkir untuk pengunjung rumah makan wajib disediakan. Hal ini demi kelancaran lalu lintas umum. Jika memang tidak mampu tidak menyediakan lahan parkir, jangan diberi izin. “Pemkab harus tegas,” tegasnya. Sementara ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Bupati Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengatakan, di sepanjang jalan pantura yang melintasi wilayah Tengahtani, sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Artinya, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengambil langkah untuk tidak memperbolehkan masyarakat memarkirkan kendaraan di pinggir jalur utama pantura. “Tinggal tugas kepolisian untuk memberikan sanksi kepada kendaraan yang parkir sembarang. Tugas kami hanya memasang rambu-rambu,” bebernya. Selain memasang rambu-rambu, pihaknya pun sudah mengimbau kepada para pemilik rumah makan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Cirebon, agar bisa berjualan di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Salah satunya di Pasar Batik Trusmi, yang di dalamnya menyediakan pusat kuliner khas Cirebon. “Kalau di Pasar Batik Trusmi jelas, areal parkirnya luas. Karena saya lihat, jika dipaksakan untuk menyediakan lahan parkir sangat sulit,” terangnya. Jika mereka memaksakan untuk tetap berjualan di Tengahtani, jangan salahkan pemerintah daerah maupun kepolisian, jika para pengunjungnya kena tilang karena memarkirkan kendaraannya secara sembarang atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. “Jadi harus tertib dong,” pungkasnya. (jun)