Ingatkan soal Wacana Perubahan Nama, P3C Sebut Empat Dirjen akan Turun Lakukan Verifikasi CIREBON- Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi angkat suara soal rencana pembentukan Provinsi Cirebon dan usul perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan. Jika perubahan itu terjadi, kata Edi, maka pembentukan Provinsi Cirebon juga harus dilakukan. “Kalau diubah namanya (Jawa Barat menjadi Pasundan, red) maka Cirebon siap jadi provinsi,” ujar Edi, Rabu (19/8). Menurutnya, Cirebon sangat potensial menjadi provinsi seperti Banten. Tapi jika tidak direstui menjadi Provinsi Cirebon, dia menegaskan tidak perlu ada perubahan nama Jawa Barat. “Tapi yang namanya wacana tetap kami hormati,” tuturnya. Terpisah, Ketua P3C Drs H Nana Sudiana MPd mengatakan dalam waktu dekat akan ada surat yang ditujukan kepada para bupati dan walikota serta pimpinan DPRD di wilayah III Cirebon. Surat tersebut dari empat Dirjen Kemendagri dan Setneg. Di mana, kata Nana, para dirjen itu melakukan kunjungan klarifikasi survei ke lima wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. “Mereka melakukan validasi. Ini rangkaian proses menuju pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat. Perjuangan Provinsi Cirebon semakin dekat,” tukasnya. Aturan baru yang digunakan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi aturan ini, ujar Nana Sudiana, tidak lagi mewajibkan meminta persetujuan dari kepala daerah dan DPRD di wilayah III Cirebon. Karena untuk menentukan layak tidaknya suatu wilayah dimekarkan menjadi provinsi, ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. “Tanpa perlu lagi memilih antara setuju atau tidak. Proses ini sudah selesai di tingkat pusat,” ujarnya. Setelah Provinsi Cirebon mendekati diresmikan, P3C akan membuat buku putih sebagai catatan sejarah perjuangan mereka dalam mewujudkan kemandirian dalam bingkai Provinsi Cirebon. “Bagi yang mendukung dan tidak mendukung, ada nama di dalamnya. Ini berlaku panjang sebagai arsip sejarah,” ucap Nana. Langkah selanjutnya, P3C melakukan konsolidasi bersama tokoh masyarakat wilayah III Cirebon, guna menentukan berbagai potensi dan pemerintahan di Provinsi Cirebon. Tidak sampai di situ, Nana akan mengajak para tokoh di wilayah III Cirebon duduk bersama untuk membahas perkembangan dan rencana kedepan untuk Provinsi Cirebon. Setelah terwujud, dengan sendirinya P3C akan membubarkan diri. Sebab, pada prinsipnya P3C hanya wadah yang berjuang dan memfasilitasi terwujudnya Provinsi Cirebon. “Kalau sudah jadi Provinsi Cirebon, kita serahkan kembali kepada tokoh masyarakat di wilayah III Cirebon untuk dikembangkan sebagai pemerintahan yang sah,” paparnya. Hingga saat ini, lanjut Nana Sudiana, sudah tidak terhitung tokoh di wilayah III Cirebon maupun pejabat pemerintah pusat yang mendukung terwujudkan Provinsi Cirebon. Terlebih, sistem aturan dukung mendukung sudah tak lagi menjadi substansi dan syarat. Karena itu, meskipun dukungan tidak diberikan secara langsung dengan langkah nyata, namun, ujar Nana, banyak di antara tokoh yang memberikan masukan. “Kita persyaratan sudah terpenuhi dan paling layak. Empat dirjen yang akan turun itu tergantung kesiapan kita. Sekarang sedang disiapkan. Saat mereka datang, klarifikasi, verifikasi dan kemudian proses pengesahan pembentukan Provinsi Cirebon,” jelasnya. MASIH BUTUH 25 TAHUN Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Lili Eliyah SH MH. Lili mengatakan terwujudnya Provinsi Cirebon masih sangat lama, sekitar 20-25 tahun ke depan. Sebab, sambungnya, yang kini diprioritaskan pemerintah pusat adalah pemekaran daerah tingkat kota dan kabupaten. “Jadi Provinsi Cirebon itu masih lama. Emang mau menunggu sampai 25 tahun tah? Jangan bicara wacana dulu. Tapi, melihat yang nyata-nyata saja. Saya sudah pernah konsultasi, dan hasilnya membentuk Provinsi Cirebon sulit karena prosesnya sangat panjang,” tandas politisi Golkar itu. (ysf/sam)
Kategori :