SPPD Pejabat Pemkot sejak Januari Belum Dibayarkan KEJAKSAN - Kinerja Pemerintahan Kota Cirebon kembali menuai sorotan. Kali ini perihal uang SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang seharusnya diterima PNS yang melaksanakan dinas keluar daerah, ternyata dari awal tahun 2015 belum dibayarkan oleh bagian keuangana setda. Salah seorang pejabat eselon III di luar lingkungan setda yang enggan namanya dikorankan membeberkan, para PNS di lingkungan setda banyak yang gelisah karena perjalanan dinas yang mereka lakukan, dan seharusnya mendapatkan SPPD, belum cair. Yang mengejutkan lagi, ungkapnya, dari SPPD yang seharusnya menerima bulan Januari, ada yang sampai sekarang belum cair. Ada juga yang sudah cair, itu pun persentasenya masih kecil. “Para PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, selama ini terpaksa menggunakan uang sendiri. Kalau kita-kita disuruh nombok terus, lama-lama ya malas juga. Mending angkanya ratusan ribu, kalau sampai Rp5 juta ya kitanya tidak mau lagi melaksanakan tugas perjalanan dinas. Lha wong anggarannya ada kenapa tidak cair-cair?” ujarnyanya. Tidak cukup di situ, walikota saat melaksanakan perjalanan dinas selama ini justru lebih memilih menggunakan uang pribadi karena birokrasinya yang dianggap terlalu ribet. Macetnya pencairan SPPD menimbulkan keengganan para PNS melaksanakan kunjungan kerja luar daerah. Bahkan anggaran setda yang bisa diputar sekarang ini hanya sekitar 30 persen saja, 70 persennya macet. Padahal kalau sekda tegas bisa saja mengambil sikap dan briefing dengan internal, kalau perlu dengan semua SKPD. Kalau penyerapan anggaran baru 19 persen itu dari total anggaran sampai bulan ini,’’ ujarnya tanpa mau merinci total anggaran di lingkungan setda. Pihaknya menjelaskan, idealnya 8/12 x total anggaran atau 2/3 total anggaran. “Setiap walikota mau dinas luar, terpaksa menggunakan uang pribadi akibat birokrasinya yang ruwet,” tandasnya. Loyalis Walikota Nasrudin Azis, Umar Stanis Clau saat dikonfirmasi membenarkan selama ini PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah kesulitan untuk mencairkan uang SPPD. Bahkan ada yang sejak Januari sampai sekarang belum menerima, padahal selama ini mereka sering nombok dengan uang pribadinya. Kondisi ini, kata Clau, hampir terjadi di semua bagian di sekretariat daerah. Tidak hanya para PNS, kata Clau, walikota ketika melakukan tugas keluar kota justru sering menggunakan uang pribadinya, karena pertimbangannya tidak mau terlalu ribet. Walaupun persoalan itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika sekda cakap dan tanggap. ‘’Walikota menggunakan uang pribadi saat dinas keluar kota memang benar adanya,” tegas kandidat doktor Ilmu Komunikasi Unpad Bandung ini. “Harusnya persoalan ini tidak perlu walikota turun tangan, cukup sekda yang menyelesaikan,” pungkasnya. (abd)
Kategori :