KEJAKSAN - Mutasi di tubuh Pemerintah Kota Cirebon semakin dekat. Mutasi diinformasikan akan digelar pada September. Saat ini nama-nama tengah dimatangkan BK-Diklat Kota Cirebon. Selain mengisi kekosongan jabatan, pejabat lama akan diganti. Faktor utama menghindari kejenuhan kerja. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi mengatakan, BK-Diklat Cirebon sudah mempersiapkan hal-hal terkait administrasi. Termasuk, pejabat yang akan mendapatkan rotasi jabatan sesuai kebijakan dan semangat penyegaran dalam mutasi di era Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekda Asep mengatakan, nama-nama pejabat yang akan mendapatkan promosi dan rotasi sudah dipersiapkan. Hanya saja, ada sejumlah nama yang perlu dikoreksi kembali. Sehingga, waktu pelaksanaan mutasi masih belum ditentukan. Namun demikian, menurut pria berkacamata itu, bulan September 2015 menjadi waktu tepat untuk menggelar mutasi. Proses mutasi kali ini tidak akan memakan waktu lama. Pasalnya, pejabat yang mendapatkan promosi dan rotasi hanya dalam lingkup eselon tiga dan empat. Sehingga tahapan administrasi tidak perlu sampai ke provinsi. “Awal tengah atau akhir September belum dapat ditentukan. Tapi September bulan yang tepat untuk mutasi,” ujarnya. Selain mengisi kekosongan lima kursi eselon empat dan satu kursi eselon tiga, mutasi menyentuh rotasi untuk camat, lurah dengan masa jabatan yang lama. Seperti Camat Harjamukti Suwarso Budi Winarno, Lurah Sukapura Yuki Maulana Hidayat dan Lurah Drajat Saleh. Ketiganya menjadi contoh pejabat yang duduk terlalu lama di satu jabatan. Camat Suwarso Budi Winarno sudah 8 tahun sebagai Camat Harjamukti, begitupula dengan Yuki Maulana Hidayat. Sementara Lurah Saleh menjabat telah mencapai lebih dari 10 tahun. “Nama-nama itu bisa jadi terkena rotasi. Kalau Camat Budi (Suwarso Budi Winarno) sudah sering dimasukan, tapi tidak masuk-masuk mutasi kemarin,” papar Asep Dedi. Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, seluruh persiapan administrasi telah dikerjakan. “Semua sudah siap. Tinggal tunggu waktu pasti pelaksanaan mutasi,” ujarnya. Sistem administrasi pegawai yang telah dibuat secara online, memudahkan BK-Diklat dalam menentukan nama-nama sesuai syarat yang ditentukan sebelum mendapatkan promosi jabatan. Sebab, ada satu kursi kosong eselon tiga dan lima kursi kosong bagi pejabat eselon empat yang telah dipersiapkan dalam mutasi. Namun, hingga saat ini Anwar Sanusi belum mendapatkan perintah menggelar mutasi. Waktu pelaksanaan mutasi dengan batas akhir persiapan, secara ideal dijedakan satu minggu. Sebab, setelah itu berproses untuk kelengkapan pelantikan. Apabila baru ditentukan dua hari sebelumnya, pihaknya akan mempersiapkan secara maraton. Mutasi kali ini merupakan yang pertama di era ASN pasca dibubarkannya Baperjakat pada sekitar Februari 2015 lalu. Karena itu, Pemerintah Kota Cirebon lebih berhati-hati. Anwar Sanusi menjelaskan, meskipun ada beberapa kursi jabatan yang kosong untuk tingkat eselon tiga dan empat, namun jalannya roda pemerintahan di Kota Cirebon tetap sebagaimana mestinya. Semangat mutasi yang diagendakan dalam waktu dekat ini, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Meskipun demikian, tetap saja akan ada pengaruh rotasi jabatan di dalamnya. “Bisa jadi ada rotasi jabatan. Itu bagian dari konsekuensi adanya promosi jabatan dalam mutasi,” terangnya. HANYA GERTAK? Terpisah, loyalis Walikota Drs Nasrudin Azis SH, H Ayatulloh Roni SE menegaskan, mutasi yang akan diumumkan oleh walikota hampir pasti tidak hanya sebatas gertak sambal, tetapi bagian dari sikap tegas walikota kepada PNS yang dianggap memiliki kinerja yang jauh dari harapan. “Dalam mutasi kali ini, walikota tidak hanya cuma gertak sambal, tapi mengevaluasi PNS yang ternyata tidak mampu bekerja akan segera diganti dengan yang berkompeten,“ tegas Roni. Banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap kinerja Pemkot Cirebon tidak ada perubahan, kata Roni, akan dibuktikan oleh walikota, salah satu caranya dengan mutasi terarah. Roni menyoroti kursi-kursi eselon khususnya yang masuk di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka selama ini dianggap hanya bisa meng-copy paste anggaran dari tahun sebelumnya, tapi tidak punya kreativitas penyusunan anggaran. “TAPD yang kerjanya hanya copy paste dan menjadi kebiasan mereka selama ini justru akan prioritas untuk diganti,“ tegas Roni. Pihaknya mencontohkan anggaran fix cost bantuan Lembaga/Organisasi, seperti KONI Rp2 miliar, Formi Rp500 juta, KNPI yang eksistensinya diragukan justru mendapatkan bantuan Rp200 juta, begitu juga Pramuka Rp100 juta. Justru yang mengherankan, ketika ditanya dasarnya apa, ternyata jawabannya singkat karena mengikuti kebiasan tahun-tahun sebelumnya. “Inilah yang menjadi catatan walikota kepada mereka,“ tegasnya. Berbeda dengan Sekda yang menyatakan camat dan lurah bisa kena mutasi, Walikota Azis di depan camat harjamukti di sela-sela kunjungan ke Argasunya belum lama ini, menegaskan mutasi sekarang tidak menyentuh ke camat-camat. Bahkan walikota memastikan tidak akan memutasi camat hingga tahun 2017 mendatang. Karena saat ini Walikota masih membutuhkan camat-camat yang ada sekarang. “Sampai tahun 2017 tidak ada mutasi camat,” ujar walikota di depan Camat Harjamukti Suwarso Budi. Azis juga menjelaskan, mutasi mengalami perubahan waktu dari rencananya bulan Agustus menjadi bulan September. Hanya saja, walikota tidak merinci jumlah PNS yang akan dimutasi. Akademisi Unswagati M Sigit Gunawan SH MKn kembali mengingatkan walikota untuk cermat menempatkan PNS yang kompeten. Sigit setuju walikota merombak posisi-posisi strategis, tapi kinerja mereka selama ini lemah, mulai dari penyerapan anggarannya minim. Karena evaluasi menjadi sebuah keniscayaan bagi walikota jika tidak ingin kepercayaan publik terhadapnya kembali terjun. “Walikota mesti berani membuat gebrakan, tunjukkan walikota itu benar-benar memiliki power,“ pungkasnya. (ysf/abd)
Kategori :