MAJALENGKA - Ketua Komisi D DPRD Majalengka dr Hamdi mengatakan para petugas yang mencatat data kemiskinan dinilai kurang memahami aspek data. Hal itu terungkap dalam rapat bersama instansi terkait serta komisi D beberapa hari yang lalu. “Mungkin ini terpengaruh dengan hasil yang di Jakarta. Sehingg petugas kurang memahami betul soal aspek data. Memang mereka itu benar, namun karena ketidakpaham ini menjadikan data kemiskinan di berbagai daerah kerap tidak akurat,” katanya kepada Radar, Sabtu (29/8). Ketika ditanya soal tidak validnya data kemiskinan khususnya di Majalengka, mereka tidak bisa menjelaskan atau akibat tumpang tindihnya organisasi seperti seringnya pergantian petugas pencatat data. Terbukti program penanggulangan kemiskinan kurang berjalan baik, karena pengertian dasar tidak dipahami oleh para petugas. “Solusinya eksekutif dan legislatif harus menghadirkan dan memanggil kembali Tim Nasional Penanggulangan Penurunan Kemiskinan (TNP2K). Mereka harus lebih menyosialisasikan kepada instansi terkait khususnya masyarakat di sejumlah daerah khususnya Majalengka ini,” tegasnya. Ketua DPC PKB ini menyebutkan, angka kemiskinan di Majalengka sendiri berdasarkan data mencapai 14 persen. Padahal ini berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sudah menurun atau mencapai 12 persen. Namun masyarakat kota angin yang beresiko miskin cukup tinggi sampai 40 persen. “Beberapa waktu lalu kami bertolak ke Jakarta untuk mengetahui statistiknya. Para petugas harus benar orang proporsional dan memahami dari berbagai aspek data, ketika menjelaskan dan menyosialisasikan kepada setiap instansi,” tandasnya. (ono)
Kategori :