Tiba-tiba KONI Restui Piala Bupati

PSSI Protes, Tuding Panitia Tabrak Aturan Rekomendasi CIREBON – Piala Bupati Cirebon 2015 yang digawangi manajemen Cirebon FC mendapat protes dari Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Cirebon. Wakil Ketua Askab PSSI Cirebon, H Mutaqin Billah menuding panitia Piala Bupati tidak bekerja dengan benar. Menurut Beben, sapaan akrabnya, PSSI belum mengeluarkan rekomendasi untuk panitia. “Kita belum keluarkan rekomendasi karena belum ada permintaan dari pihak panitia Piala Bupati. Anehnya, kegiatan sudah mulai berjalan. Saya lebih heran lagi karena kegiatan itu sudah mandapatkan rekomendasi dari KONI Kabupaten Cirebon,” ujar Beben, kemarin. Beben mengatakan, panitia Piala Bupati Cirebon 2015 yang dipimpin Owner Cirebon FC, Sutardi Rahardja memaksakan diri melaksanakan turnamen itu tanpa melalui prosedur yang benar. “Seharusnya, rekomendasi itu dari PSSI dulu. Tidak bisa ujug-ujug dari KONI. Saya mendapat banyak pertanyaan dari calon peserta yang akan mendaftar. Saya bilang, PSSI tidak campur tangan. Karena panitia tidak minta rekomendasi dari PSSI,” katanya. “Rencana ini sepertinya tidak datang dari bupati, tapi dari klub (Cirebon FC, red). Kalau rencana ini datangnya dari bupati, pasti beliau akan mengarahkan ke PSSI. Tapi kita tidak persoalkan itu. Yang saya heran, kenapa muncul rekomendasi KONI, padahal belum ada rekomendasi PSSI. Padahal kita welcome kalau panitia memintanya,” lanjut Beben. Di tempat terpisah, Sutardi enggan menanggapi protes PSSI. Dia mengaku tak mau masuk lebih jauh dalam polemik PSSI yang sampai saat ini masih bermasalah. Induk organisasi cabang olahraga sepak bola itu memang masih berbelit persoalan. Seperti ditahui, PSSI dibekukan oleh Kemenpora sejak 17 April 2015. Anggota Exco PSSI Pusat, Tony Apriliani ketika dihubungi via telepon mengatakan, status pembekuan PSSI itu, jika merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kemenpora Nomor: 01307 tahun 2015 tentang Sanksi Administratif Terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), berlaku secara keseluruhan. Artinya, kata dia, jika PSSI pusat dibekukan, secara hirarki hal itu juga berlakuk pada pengurus PSSI di daerah, termasuk pengurus di tingkat kota dan kabupaten. “Kita kan sama-sama tahu isi surat itu (SK Kemenpora, red). Kalau kita lihat, pembekuan itu berlaku secara total. Jadi, pembekuan itu termasuk juga hingga ke daerah,” katanya, mengaku sedang berada di Jakarta. Ketika ditanya apakah pelaksanaan kompetisi atau turnamen sepak bola di daerah harus mendapatkan rekomendasi dari PSSI atau tidak, Tony memberi jawaban yang tak relevan dengan statmen sebelumnya. “Idealnya, memang ada rekomendasi dari PSSI. Sebab, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak keamanan pasti menegur PSSI,” kata eks Ketua Umum PSSI Jawa Barat itu. (ttr)