Ribuan Petani Kepung DPRD

Tuntut Perhutani Hentikan Penanaman Jabon dan Gamelina INDRAMAYU – Ribuan petani yang berasal dari daerah sekitar hutan, seperti dari Kecamatan Kroya dan wilayah lainnya melakukan aksi unjukrasa ke DPRD Indramayu dan Perum Perhutani KPH Indramayu, Senin (16/1). Massa yang tergabung dalam Komite Persiapan Serikat Tani Indramayu (KP-STI), KMDHI, Barisan Oposisi Rakyat (BOR), dan yang lainnya melakukan longmarch dari Unwir menuju depan gedung DPRD Indramayu. Dari DPRD massa melanjutkan aksinya ke kantor Perum Perhutani KPH Indramayu. Di depan pintu gerbang DPRD yang mendapatkan penjagaan ketat dari aparat, massa secara bergantian melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka mengaku kecewa dengan kebijakan Perhutani yang mengubah pola tanam dari kayu putih menjadi pohon Jabon dan Gamelina. Sebab, perubahan pola tanam ini mengancam kehidupan petani sekitar hutan dan keluarganya. “Penanaman Jabon dan Gamelina ini akan menghilangkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat petani tumpang sari. Sebab, kebijakan penanaman Jabon ini akan menghilangkan tanaman lain yang sudah menjadi mata pencaharian petani,” kata Sutrisno, salah seorang warga. Dikatakannya, kebijakan yang dilakukan Perhutani ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, bahkan cenderung memusuhi rakyat. Sebab, lebih dari 800 kepala keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tumpang sari Perhutani, akan kehilangan mata pencaharian. Hal ini tentu saja membuat masa depan petani dan anak-anaknya semakin tidak menentu. “Tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh rakyat, bukanlah tanah Perhutani, tapi tanah negara yang berarti adalah tanah rakyat. Untuk itulah, harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ali Sahali dari Barisan Oposisi Rakyat (BOR). Abdul Rojak, salah seorang koordinator aksi, juga berharap kepada DPRD agar jangan banci dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya, persoalan lahan garapan ini menyangkut urusan perut rakyat, sehingga tidak bisa disepelekan begitu saja. DPRD harus secepatnya melakukan langkah kongkrit demi membela rakyat sekitar hutan yang semakin resah. Setelah melakukan orasi, massa pendemo akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Drs H Abdullah Thohir, beserta sejumlah anggota DPRD seperti Dra Hj Nurhayati, Ahmad Nasiruzzaman, Ali Wardhana SE, Dalam SH KN, dan yang lainnya. Abdullah Thohir mengatakan, DPRD Indramayu menyambut baik kedatangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Politisi Partai Demokrat ini juga sependapat dengan tuntutan masyarakat sekitar hutan, dan berjanji untuk menindaklanjuti hal ini. Dikatakannya, kebijakan penanaman Jabon yang dilakukan Perhutani mestinya harus dibicarakan dengan masyarakat dan jangan sampai merugikan masyarakat. Apalagi sampai menghilangkan mata pencaharian mereka. “Kami dari DPRD sudah tentu akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Kami akan segera memanggil pihak Perhutani dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandas Abdullah. Merasa tidak puas dengan jawaban dari Wakil Ketua DPRD, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Perhutani KPH Indramayu di Jl Gatot Subroto atau samping Mapolres Indramayu. Di tempat ini, massa kembali melakukan orasi. Mereka bahkan memblokir jalan depan Kantor Perhutani hingga sore hari, sampai mendapatkan kepastian akan nasib mereka. (oet)