78,78 Hektare Kawasan Kumuh Bakal Tuntas di 2019

SUMBER-Persoalan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon bakal dituntaskan. Pasalnya, Ditjen Cipta Karya menggulirkan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) sebagai upaya strategis untuk merealisasikan 0 persen pemukiman kumuh pada tahun 2019. Untuk Kabupaten Cirebon, sebanyak 78,78 hektare kawasan kumuh di 9 desa dan 1 kelurahan pun menjadi target pembenahan selama lima tahun mendatang. Koordinator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kabupaten Cirebon, Yanti Sri Miranti menjelaskan dalam program tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menyelesaikan persoalan kawasan kumuh. Di Kabupaten Cirebon sendiri, terdapat 195 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan 750 kelompok swadaya masyarakat (KSM). Nantinya mereka akan membantu menuntaskan persoalan kawasan kumuh di masing-masing daerahnya. “Untuk saat ini memang ada 10 desa yang dikategorikan kumuh. Desa tersebut ditentukan dari quick survey yang dilakukan oleh provinsi. Nah nantinya teman-teman di 195 BKM tingkat desa dan kelurahan ini akan juga melakukan based line survey untuk mengetahui lokasi-lokasi kumuh lainnya,” jelasnya usai lokakarya P2KP di Aula Dinas Cipta Karya, kemarin (2/9). Bila nantinya didapati ada area kumuh yang belum tercatat di Pemerintah Kabupaten Cirebon, masyarakat melalui PNPM akan melaporkan pada pemerintah untuk kemudian merevisi SK daerah kumuh. “Nanti setelah melakukan based line survey akan diketahui seutuhnya kawasan kumuh yang harus mendapatkan penanganan, setelah itu secara berkesinambungan akan dilakukan pembenahan,” jelasnya. Tidak hanya pemukiman kumuh, Ditjen Cipta Karya sebenarnya memiiki program 100-0-100. Artinya 100 persen akses air minu, 0 persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. “Nah masyarakat yang ada di BKM, KSM dan relawan ini memiliki peran penting untuk merealisasikan target itu, maka dari itu kita terus siapkan agar Kabupaten Cirebon bisa menjalankan program itu dengan baik,” jelasnya. Dengan banyaknya BKM dan KSM serta relawan masyarakat yang ada, Miranti berharap target-target yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat bisa terealisasi. Di samping itu pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan Rp1,5 miliar untuk satu hektare kawasan kumuh. “Karena sebagian besar perencanaannya berasal dari partisipasi masyarakat dan pada pelaksanaannya mengetengahkan partisipasi dan swadaya masyarakat sehingga kami sangat berharap target ini bisa terealisasi dengan baik,” jelasnya.  (kmg)