Dukung Trump, Ketua DPR Menuai Masalah

JAKARTA - Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan calon kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump berbuntut panjang. Sejumlah anggota fraksi yang geram dengan ulah Setya dikabarkan akan melaporkan politisi Golkar itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mereka beranggapan tindakan rombongan wakil rakyat di Amerika Serikat itu melanggar kode etik anggota dewan dan memalukan rakyat Indonesia. Salah satu fraksi yang akan melaporkan Setya ke MKD yaitu PDIP. Kemarin (5/9) sejumlah anggota partai pemenang pemilu tahun 2014 itu menggelar keterangan pers di Menteng Jakarta Pusat. Yaitu Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Adian Napitupulu, dan Charles Honoris. Selain kader PDIP, acara itu juga dihadiri oleh politikus PKB, Maman Imanul Haq. Budiman kecewa dengan tindakan Setya beserta anggota DPR lainnya yang sengaja datang ke kampanye Donald Trump. Pasalnya, ketua DPR merupakan representasi dari anggota DPR. Dengan kehadiran Setya di Tower Trump itu, seolah-olah mengisyaratkan seluruh anggota dewan mendukung Trump. “Padahal pemikiran 560 anggota DPR berbeda-beda,” jelasnya. Anggota komisi II itu menambahkan, tidak seharusnya Setya dan anggota dewan yang lain berkunjung ke Trump. Sebab, konglomerat dari New York itu bukan representasi dari Amerika Serikat. Bahkan Trump bukan ketua Partai Republik. Trump hanya salah satu bakal calon presiden dari Partai Republik. “Memang dia konglomerat, tapi tidak mewakili rakyat Amerika Serikat,” ucap mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. Charles Honoris tak kalah berang. Anggota komisi I itu merasa sedih dan malu dengan tindakan wakil rakyat yang berangkat ke Amerika Serikat tersebut. Dia merasa, DPR menjadi barang dagangan Setya untuk kepentingan politik Trump. “Dia masih menggunakan pin DPR lalu mengatakan mendukung Trump. Ini keterlaluan,” ujarnya kesal. Sebenarnya keberangkatan anggota DPR ke New York dalam rangka dinas. Yaitu menghadiri the 4th World Conference of Speaker of Parliament di markas PBB, New York. Nah, tentunya tugas dinas tersebut menggunakan anggaran dari negara. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra (Seknas Fitra) merilis bahwa kunjungan DPR itu menghabiskan anggaran sebesar Rp4,8 miliar. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu mengungkapkan, dia tidak tahu persis berapa anggaran yang dikeluarkan. Pasalnya itu merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR. Namun, dari pengalamannya tugas di luar negeri, negara akan menanggung uang transportasi, hotel serta uang saku selama di negara Paman Sam itu. Charles mengatakan perkiraan ongkos hotel 500 USD per hari. Untuk penerbangan, sebagai ketua DPR, Setya mendapatkan jatah tiket kelas bisnis. Harganya diperkirakan Rp150 juta. “Totalnya kemungkinan Rp1,5 miliar. Tapi bisa lebih,” ucapnya. Dia menambahkan, dukungan itu akan memperburuk hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Sebab, jika Trump ternyata kalah dalam pemilihan, maka presiden Amerika yang baru akan mencap Indonesia bukan lagi sebagai negara sahabat. “Kerjasama antar dua negara akan terganggu,” tuturnya. Sementara itu, Adian Napitupulu mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan perbuatan Setya itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut dia, sebagai ketua DPR, Setya telah menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang. “Akan kami laporkan pada hari Senin Minggu depan” tegasnya. Namun, banyak yang meragukan kinerja MKD. Sebab dalam penanganan sejumlah kasus, alat kelengkapan dewan itu terbukti tidak transparan dan terkesan lama. Salah satu contohnya adalah insiden pemukulan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Mulyadi oleh anggota komisi VII dari PPP, Mustofa Assegaf. Kasus itu terjadi pada bulan April lalu. Namun sampai saat ini MKD belum selesai bersidang. “Kami tagih transparansi dari MKD selama menangani kasus yang menyangkuta kode etik dewan,” ujarnya. Sejak Setya memimpin DPR, wakil ketua umum Golkar versi Munas Bali itu kerap membuat kontroversi. Di antaranya menggelar karpet merah di lantai Gedung Nusantara III. Karpet merah itu digunakan Setya untuk berjalan keluar masuk DPR. Selain dia, tidak diperbolehkan lewat di karpet tersebut. Tak hanya itu, Setya juga mendukung pembangunan megaproyek DPR. Menanggapi itu, Charles mengatakan pihaknya mencatat segala kontroversi yang dilakukan Setya. Menurut dia, temuan itu nantinya menjadi masukan bagi KIH untuk melakukan pergantian pimpinan DPR. “Satu tahun ini kinerja dia memang tidak bagus,” terangnya. Sementara itu, partai yang menaungi Setya, Golkar ternyata juga mengkritik tindakannya. Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menyayangkan perbuatan itu. Sebab, Setya jelas melanggar kode etik DPR. Dia mendukung jika ada fraksi yang melaporkan Setya ke MKD. “Kami serahkan ke MKD untuk memprosesnya,” ucap Bambang kemarin. Meski melakukan pelanggaran, Setya tidak akan mendapatkan sanksi keras. Menurut Bambang, pelanggaran kode etik sanksinya hanya teguran secara tertulis. “Menurut saya yang paling banter ya teguran,” paparnya. Di sisi lain, anggota MKD, Junimart Girsang mengatakan meski tidak ada laporan, MKD akan memproses Setya. Pasalnya MKD sudah mendapatkan bukti cukup dari pemberitaan media terkait ulah anggota DPR di Amerika Serikat. “Sudah menjadi berita heboh di mana-mana,” ucapnya ketika dihubungi. Sayangnya, Politikus PDIP itu enggan mengatakan apakah tindakan Setya dan anggota dewan yang lain melanggar kode etik. Dia mengaku tidak etis jika langsung mengungkapkan tanpa ada rapat pleno MKD terlebih dulu. “Kami akan rapat dulu baru nanti kami putuskan,” ujarnya. (aph)