Kepala BNPB Baru Langsung Kerja Atasi Asap

JAKARTA- Pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami pergantian. Di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah, di Istana Negara, kemarin (7/9), Presiden Jokowi resmi melantik Willem Rampangilei menjadi kepala BNPB. Dia menggantikan Syamsul Maarif yang telah menjabat sebagai kepala BNPB sejak pertama berdiri, pada tahun 2008. Willem sebelumnya deputi bidang Koordinasi Lingkungan Hidup di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Terkait bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan, selama ini, BNPB termasuk insitusi penting dalam hal pencegahan dan penanganan bencana tahunan tersebut. Meski baru dilantik, Willem mengatakan kalau sudah punya gambaran penanganan kebakaran hutan dan lahan secara permanen kedepan. Berdasar informasi dan data yang dihimpunnya selama ini, banyak kasus kebakaran hutan berawal dari kesengajaan. Hutan sengaja dibakar untuk membuka lahan baru. Karena hal tersebut, menurut dia, langkah sosialisasi yang disertai dengan kegiatan cepat tanggap, menjadi jalan keluar untuk menekan aktivitas maupun dampak kebakaran hutan. “Saya yakin bisa,” tegas Willem, usai pelantikan. Namun, soal waktu tuntasnya pena­­nga­nan secara permanen ter­sebut, Willem belum berani me­mas­­­­tikan. Dia menyatakan kalau ada be­be­­rapa pa­rameter yang perlu di­petakan dan di­­koor­d­i­­nasi de­ngan pihak terkait. Sementara Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pergantian Kepala BNPB bukan peristiwa dadakan. Menurutnya, hal itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari oleh pemerintah. Hanya saja, internal BNPB memang menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. “Pertama, Bapak Syamsul memang sudah lama menjabat di BPNB. Sembilan tahun. Mulai dari lembaga sebelumnya yakni Bakornas sampai jadi BNPB pada 2008. Dia pun sudah masuk pada usia pensiun,’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (Radar Cirebon Group). Di sisi lain, sosok Wilem Rampang­ilei sendiri jutsru datang dari rekomendasi BNPB. Menurutnya, jabatan sebelum­nya sebagai  Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK membuatnya sering berinteraksi dengan BNPB. “Kami sendiri sudah mempersiapkan pergantian ini dari Januari 2015. Dari mulai memorandum sampai upacara pergantian. Namun, waktu tepatnya memang kewenangan Presiden,’’ imbuhnya. Saat ini, lanjut dia, Syamsul masih bakal memimpin hingga upacara sertijab dilakukan pada 10 September nanti. Sutopo pun mengaku tak tahu tujuan terakhir Syamsul setelah melepas jabatannya. “Dia kan sudah menjadi Guru Besar Universitas Jember dan dosen di Universitas Pertahanan. Tapi untuk menjadi pejabat lagi kami belum tahu,’’ ungkapnya. Terkait kondisi darurat asap kemarin (7/9), dia mengaku titik api di wilayah rawan terus berkurang. Antara lain, 170 titik api di Jambi, 79 titik api di Sumsel, 45 titik api  di Riau, 77 titik api di Bangka Belitung 77, dan hanya satu titik api di Kalsel. “Asap masih menyelimuti wilayah rawan seperti Riau, Jambi dan Sumsel. Jarak pandang di Pekanbaru dan Rengat hanya mencapai 200 meter. Namun, di Dumai dan Jambi sudah mencapai 800 meter. Sedangkan kualitas udara di wilayah tersebut masih level sangat tidak sehat hingga berbahaya,’’ jelasnya. Dia menambahkan, Subsatgas udara telah melakukan hujan buatan di Riau, Sumsel dan Kalbar dengan tiga pesawat Casa. Selain itu, pihaknya juga melakukan Water bombing dengan 13 helicopter. Itu terdiri dari tiga helikopter di Riau; masing-masing dua helikopter di Sumsel, Jambi, dan Kalbar; tiga helikopter untuk Kalteng; dan satu helikopter di Kalsel. “Subsatgas Penegakan hukum juga terus memburu oknum pembakar hutan. Polri telah menindak 39 kasus kebakaran hutan. PPNS Kemen LHK juga menyegel beberapa lahan yang dibakar,’’ ujarnya. Di samping itu, dalam penanggulangan asap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak hentinya melakukan rapat koordinasi dalam penanggulangan dengan berbagai pihak. Baik dalam antisipasi, penanganan dan penanggulangannya. ”Saya menetapkan pengendalian nasional ini sampai akhir tahun nanti,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (7/9). Sebelumnya, prediksi el-nino mengalami puncaknya di bulan November. Hal ini menyebabkan bulan Desember masih terkena dampaknya. Kemarin, Siti Nurbaya telah mengesahkan Satuan Tugas Nasional yang diberi nama Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran.  (dyn/bil/lus)