Cirebon Butuh 1242 Pegawai

Kuningan Anggap Rencana Seleksi CPNS Angin Surga CIREBON - Kementerian PAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sudah membuka sinyal bahwa tahun ini akan dibuka lagi rekrutmen CPNS. Bahkan, Kementerian PAN dan RB sudah menandatangani MoU dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan seleksi. Kota Cirebon sendiri saat ini kekurangan PNS. Masih membutuhkan sekitar 1242 PNS. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BK-Diklat, Drs Ferdinan Wiyato MSi melalui Kabid Pengembangan Karir, Mundirin SSos. Saat ditemui di ruang kerjanya, dia mengatakan 1242 pegawai yang dibutuhkan itu dibagi menjadi tiga yaitu, 208 untuk tenaga teknis pelayanan, 441 untuk tenaga kesehatan, dan 593 untuk tenaga fungsional (termasuk guru). “Sebenarnya di semua daerah itu ada yang kurang dan ada yang kelebihan pegawai. Saat ini yang kurang, bukan hanya di tenaga medis dan guru saja,” tuturnya. Untuk guru, kata dia, biasanya yang mengalami kekurangan adalah guru BK. Apalagi, saat ini sudah ada aturan di mana 150 siswa harus menggunakan 1 guru BK. Kekurangan pegawai tersebut, sudah dilaporkan ke pusat dan provinsi satu bulan yang lalu. Saat ini pihaknya tinggal menunggu petunjuk selanjutnya. “Per 24 Desember hasil itu sudah kami sampaikan ke pusat dan provinsi,” tuturnya. Mundirin mengatakan, proses untuk penerimaan CPNS baru masih sangat panjang karena hingga saat ini, PP yang mengatur pun belum keluar. Dengan dibukanya seleksi CPNS ini, kata dia, tentu sangat membantu daerah-daerah yang membutuhkan pegawai seperti kota Cirebon. Dia mengatakan, karena saat ini kekurangan pegawai, maka untuk pembagian staf sangatlah sulit. “Karena di sana-sini ada kekurangan pegawai. Tapi dengan adanya seleksi CPNS ini kan bisa menambah pegawai,” tukasnya mengakhiri perbincangan. KABUPATEN CIREBON Sementara, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Oky Putranto SSTP selaku Subid Pengadaan Pengawasan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Cirebon, mengaku masih menghitung formasi dan penempatannya. “Kita terlebih dahulu akan evaluasi, kita hitung, berapa kebutuhan pemda sebenarnya. Ini penting agar kita tidak asal mengusulkan,” terangnya. Ia juga menjelaskan, cara menghitung jumlah ideal kebutuhan CPNS di daerah, bisa dilihat dari jumlah PNS yang pensiun. “Untuk kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga medis, kami juga tengah melakukan penghitungan dan kajian ulang,” kata Oky. Ia juga menambahkan setelah mendapatkan hasil koordinasi dari Kemen-PAN dan RB, Kepala BKPPD langsung melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Sekda. Dan tak lama kemudian Bupati membuat surat tugas pembentukan tim penyusunan kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab Cirebon. MAJALENGKA Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Majalengka, Ahmad Sodikin melalui Kabid Informasi Kepegawaian dan Pengadaan Pegawai Nasir Salmuni menjelaskan, pihaknya belum tahu persis terkait adanya seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 di daerah. Sebab, kata dia, BKD sendiri belum menerima surat edaran dari Kemen-PAN dan RB RI. “Kalaupun ada, pasti langsung kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Majalengka,” ujarnya ketika ditemui di kantornya, Senin (30/1). Terkait berapa jumlah pegawai yang diusulkan nantinya, Nasir belum bisa memastikan lebih jauh. Dia hanya memberikan gambaran kebutuhan pegawai di Kabupaten Majalengka yang saat ini masih kurang. “Jumlah PNS yang ada di Kabupaten Majalengka hingga pertengahan Januari 2011 yakni sebanyak 14.476 pegawai. Turun 31 pegawai dibandingkan akhir Desember 2011 yang hanya mencapai 14.507 pegawai. Penurunan ini disebabkan adanya proses pindah pegawai, pensiun, dan meninggal dunia,” jelasnya. Nasir memastikan, usulan yang diberikan kepada pemerintah pusat kalau memang CPNS tahun 2013 digelar, tidak sepenuhnya hasil dari proses pengusulan di awal tahun 2011. Di mana pada awal tahun 2011 belum diberlakukan moratorium PNS oleh pemerintah pusat. “Sebetulnya pada awal tahun 2011, kami sudah mengajukan beberapa formasi PNS di Kabupaten Majalengka. Tapi karena empat bulan kemudian muncul moratorium PNS, jadinya formasi yang diusulkan dianggap gugur,” paparnya. Lalu apakah akan diberlakukan usulan yang baru? Nasir mengiyakannya. “Kami mengakui kalau jumlah pegawai di Kabupaten Majalengka kurang. Untuk usulan berikutnya yang berlaku di seleksi CPNS tahun 2013 nanti, dipastikan berubah dari usulan sebelumnya (awal tahun 2011). Kami di daerah menuruti aturan  dari pemerintah pusat saja dan pemerintah daerah,” ulasnya. Lebih jauh pria berkumis ini menegaskan, kalau ada peluang menggelar seleksi CPNS di tahun 2013, BKD akan menunggu kebijakan Bupati Majalengka. Apakah mau mengusulkan lagi CPNS atau tidak. “Menurut saya, meski moratorium PNS berakhir di akhir Desember 2012, tidak otomastis pasti ada CPNS. Tapi kita berharap dengan kekurangan pegawai di Kabupaten Majalengka bisa tertutupi dengan adanya penerimaan CPNS di tahun 2013 mendatang,” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Majalengka, Eman Suherman mengatakan, sebagai leading sector pembuatan kartu kuning yang juga persyaratan mengikuti seleksi CPNS, pihaknya memberi hak bagi siapa pun. Sebab, pelayanan pembuatan kartu  kuning adalah kewajiban Dinsosnakertrans Kabupaten Majalengka. Eman menjelaskan, untuk tahun 2011, jumlah peminta pembuatan kartu kuning mencapai 12.561 orang. “Kalau tahun 2013 ada seleksi CPNS, pasti banyak yang bikin kartu kuning. Kami siap melayaninya,” tuturnya. HANYA ANGIN SEGAR Kabar segera dibukanya seleksi CPNS tahun ini dinilai hanya angin surga saja. Sebab kebijakan baru yang hendak dikeluarkan Kementerian PAN dan RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu berbenturan dengan SKB tiga menteri terkait moratorium/pemberhentian sementara seleksi CPNS. Apalagi bagi Kabupaten Kuningan di mana prosentase belanja pegawai pada APBD melebihi 50 persen. Dalam SKB tiga menteri yang melibatkan Mendagri, Menkeu, dan Menpan RB disebutkan, hingga tahun 2012 diberlakukan moratorium. Artinya, seleksi CPNS diberhentikan sementara sampai diketahui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Terlebih bagi daerah yang prosentase belanja pegawai di APBD-nya melebihi 50 persen. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kuningan Drs Nurahim MSi membenarkan hal itu. Menurutnya, sesuai dengan SKB tiga menteri ada ketentuan yang mengharuskan daerah untuk tidak melakukan rekruitmen CPNS. Terutama bagi daerah yang prosentase belanja pegawainya melebihi 50 persen. ’’Kita tahu bahwa Kabupaten Kuningan lebih dari 50 persen (belanja pegawai, red). Jadi kita juga ingin mempertanyakannya (rencana rekruitmen CPNS baru, red). Sebab kebijakan moratorium pun merupakan produk pemerintah pusat yang harus dihormati. Apakah kebijakan baru ini masih bagian dari kebijakan moratorium,” ungkapnya penuh tanya saat ditemui Radar, kemarin (30/1). Yang jelas, lanjut Nurahim, pemerintah daerah wajib menghitung jumlah kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. Hasilnya kemudian diajukan ke Menpan guna melahirkan formasi kebutuhan pegawai. Dikatakan, saat ini Bagian Organisasi setda tengah melakukan anjab dan ABK terhadap seluruh SKPD yang ada. Sebelum April 2012, anjab dan ABKD tersebut ditargetkan tuntas. ”Anjab dan ABK yang sudah dilaksanakan baru pada Disdikpora dan Dinkes. Sedangkan untuk SKPD lain masih dalam proses. Untuk data konkretnya silakan menghubungi Kabag Organisasi,” kata dia mengarahkan. Melihat SKB tiga menteri tentang moratorium, Nurahim memperkirakan kebijakan baru yang hendak digulirkan memerlukan proses yang cukup panjang. Itu bisa dilihat dari kebutuhan tenaga analis kepegawaian yang tengah disiapkan Menpan. Dari kebutuhan semula 4.125 orang kini bertambah menjadi 4.250 orang. ”Sekarang Menpan tengah mempersiapkan ribuan tenaga analis kepegawaian. Mereka kini sedang didiklat. Ribuan analis tersebut akan ditugaskan untuk meneliti dan memverifikasi ajuan dari daerah-daerah se-Indonesia hasil dari anjab dan ABK-nya. Nah, dengan adanya penambahan analis, itu menandakan proses yang harus dilaluinya cukup panjang. Jadi nampaknya tidak mungkin seleksi CPNS dilaksanakan tahun 2012 ini,” paparnya. Lantaran anjab dan ABK di Kuningan belum kelar, maka pihaknya belum bisa menyebutkan data konkret kebutuhan pegawai. Tapi jika melihat rumus SE Menpan, nampaknya Kabupaten Kuningan bakal kekurangan banyak pegawai. Satu contoh kaitan dengan guru BP di mana satu guru untuk 150 siswa. Dari rumus itu, dipastikan kebutuhan guru BP di Kuningan masih cukup banyak. Ditanya soal kebutuhan pegawai, Nurahim membandingkan Kuningan dengan Ciamis. Disebutkannya, prototip kedua daerah ini banyak kesamaan. Besaran APBD-nya pun tidak jauh beda. Pejabat Ciamis telah menyebutkan angka kekurangan pegawai yang mencapai sekitar 3000 orang. Sehingga kemungkinan besar Kuningan tidak akan berbeda jauh dengan Ciamis. ”Kemungkinannya tidak akan jauh dengan Ciamis yakni sekitar 3000 orang. Padahal jumlah pegawai di Ciamis sendiri sudah sebanyak 18 ribu orang. Sedangkan di Kuningan hanya 15.300 pegawai. Jadi kekurangan pegawai nanti kisaran pada angka 3 ribuan,” ucapnya. Khusus untuk Kuningan yang APBD-nya terserap lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, Nurahim memperkirakan baru bisa melakukan rekruitmen CPNS pada tahun 2013. Itupun harus dengan catatan sudah melakukan anjab dan ABK. Maka dari itu, Bagian organisasi setda kini tengah sibuk melakukannya. Sebab jika tidak melakukan anjab dan ABK segera, maka pihaknya akan mendapatkan sanksi dari pempus (pemerintah pusat). Bagaimana dengan nasib tenaga honorer kategori I dan II? Dirinya masih menunggu kepastian dari pempus. RPP baru yang mengatur hal itu hingga saat ini belum diteken presiden. Sementara jumlah kategori I dan II di Kuningan masing-masing sebanyak 18 orang plus 1.997 orang. Terpisah, Kabag Organisasi Setda, Ahmad Juber MSi saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya baru menyelesaikan anjab dan ABK pada dua SKPD. Dua SKPD tersebut yakni Disdikpora dan Dinkes. Namun ketika ditanya berapa jumlah kebutuhan sementara di dua dinas itu, dia enggan menyebutkan. “Kami belum bisa menyebutkan angkanya karena belum melaporkannya ke pimpinan (bupati, red),” jawabnya singkat. (kom/via/mid/ded)