Warga Cidahu Minta Perhatian Pemerintah

CIDAHU – Warga sekitar lokasi galian C di Kuningan wilayah timur meminta agar pemerintah menyisihkan potongan “kue pembangunan” lebih besar. Pasalnya, kecamatan tersebut termasuk wilayah yang memberikan kontribusi PAD cukup besar. Wajar apabila pembangunan infrastruktur lebih terperhatikan. Harapan ini muncul dari salah seorang tokoh masyarakat setempat, Nurifah. Perempuan berkerudung yang kebetulan duduk di legislatif itu menyebutkan, PAD yang dihasilkan dari lokasi galian cukup besar, kisaran Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Namun untuk kue pembangunan di wilayahnya masih dianggap kurang. “Memang sih ada bagi hasil retribusi yang masuk ke desa-desa dengan besaran variatif. Tapi bagi hasil itu kami anggap kurang sesuai dengan dampak yang dirasakan masyarakat dan lingkungannya. Meskipun kami akui pula keberadaan lokasi galian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup banyak,” ujar politisi asal PAN itu, kemarin (21/9). Timbal balik yang dapat diberikan bisa berupa pembangunan infrastruktur baik jalan lingkungan maupun saluran air limbah. Nurifah merasakan sendiri infrastruktur tersebut masih kurang di wilayah Kuningan timur. Selain itu, polusi yang ditimbulkan dari keberadaan lokasi galian betul-betul dirasakan masyarakat. Setiap musim kemarau seperti sekarang ini, debu pasir kerap membuat udara kurang sedap untuk dihirup. “Kami mengakui keberadaan lokasi galian mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak karyawan galian yang hidupnya mapan. Tapi jika disbanding-bandingkan, masih belum sesuai. Terutama agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara merata berupa pembangunan infrastruktur,” ungkap perempuan yang tinggal di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu itu. Nurifah menyebutkan pula, ketersediaan air di wilayahnya kini menjadi kurang optimal. Dulu sewaktu masih sedikit lokasi galian, kendati termasuk wilayah tadah hujan, namun area pesawahan cukup hijau. Ditambah lagi upaya reklamasi yang dilakukan berupa penanaman tebu, setidaknya membantu kesuburan. “Tapi kalau sekarang, orang yang biasanya bercocok tanam tebu dalam upaya menjalankan reklamasi eks galiannya sudah almarhum. Jadi sekarang, dari sisi polusi dan konservasi lingkungannya jadi seperti ini,” kata Nurifah. Disamping polusi debu, tambahnya, kebisingan dum truk yang melintas pun kerap mengganggu masyarakat. Kendati jadwal operasi galian ditetapkan pukul 06.00, Nurifah kerap menjumpai lalu lalang dum truk sejak pukul 04.00. “Kalau mau ke masjid untuk salat subuh, mobil dum truk sudah berjejer konvoi, sampai susah nyebrang jalan,” tutur politisi yang rumahnya persis di pinggir jalan raya itu. Pihaknya tidak berkeinginan agar lokasi galian ditutup. Sebab keberadaannya membantu masyarakat setempat, terutama dalam penyerapan lapangan kerja. Namun dia mendukung moratorium agar tidak ada penambahan lokasi. Terkait dampak negatif dari lokasi galian, Nurifah berharap agar pengusaha bertanggungjawab dalam melakukan reklamasi. “Pemerintah daerah juga kami berharap agar melirik wilayah timur karena kontribusi yang diberikannya kami nilai cukup besar. Kue pembangunan infrastruktur kami harapkan lebih diperhatikan,” harapnya. (ded)