Penanganan Difokuskan di Sumber Asap

Istana Kembali Meminta BNPB Percepat Pemadaman JAKARTA- Kabut asap sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah masih mengkhawatirkan. Termasuk yang mampir ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Atas hal tersebut, Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses penanganan. Perintah terkini presiden itu kembali disampaikan kemarin (30/9) saat memanggil pimpinan BNPB. “Presiden memerintahkan agar dipercepat penyelesainnya, agar kebakaran hutan dan lahan segera tuntas,” beber Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho usai ikut menemui presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menindaklanjuti perintah presiden tersebut, menurut dia, BNPB telah menyiapkan strategi. Secara garis besar, kekuatan penanganan dan sebaran kekuatan akan didiistribusikan sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Titik-titik hotspot di wilayah tertentu akan mendapat prioritas. Dia membeberkan, berdasar data per 30 September, secara umum jumlah hotspot di Sumatera dan Kalimantan dalam seminggu terakhir terus menurun. Meski demikian, imbuh dia, kepulan asap masih banyak muncul di sejumlah wilayah. Terutama, dari selatan Sumatera. Yakni, di Sumatera Selatan dan Jambi. Dari situlah, kata dia, asap yang kemudian terbawa angin akhirnya juga menyelimuti Singapura dan Malaysia. Selain, tentu saja, beberapa wilayah di Sumatera, seperti Riau maupun Jambi sendiri. Di dua wilayah tersebut, jarak pandang rata-rata terakhir adalah 300 meter. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) juga masih berada di level berbahaya. “Sumber-sumber penyuplai asap itu lah yang harus segera dipadamkan,” tutur Sutopo. Personel akan ditambah. Kekuatan udara untuk water bombing juga akan ditingkatkan. “Intinya, (kekuatan) akan kami deploy (sebar, red) di sana, termasuk bom air. Strategi ini kami lakukan untuk mempercepat mengatasi asap,” tandasnya. Strategi yang sama juga diterapkan untuk Kalimantan. Fokus pemadaman kebakaran akan diarahkan di Kalimantan Tengah. Khusunya, di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. “Kami akan tarik sejumlah kekuatan di beberapa wilayah untuk mengatasi pusat-pusat asap yang ada itu,” imbuhnya. Saat ini, pemerintah telah menerjunkan 22.146 personil gabungan dalam operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan di enam provinsi di tanah air. Sebanyak 3.703 di antaranya merupakan personel TNI. Dan, 770 personel dari kepolisian pusat, termasuk dari Brimob dan penyidik. Lebih lanjut, Sutopo mengakui, ada kesulitan tersendiri menghadapi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Hal tersebut berkaitan dengan sebaran dan luasan area terbakar. “Pada 2012 dan 2013, kebakaran terkonsentrasi di Riau. Tetapi, sekarang terkonsentrasi merata, yang berat adalah di Sumsel dan Kalteng,” bebernya. Kondisi tersebut, tambah dia, dipersulit dengan ketersediaan air yang terbatas di lapangan. Akibatnya, pesawat water bombing juga tidak dapat bekerja maksimal memadamkan api. “Padahal, ciri khas gambut itu susah dipadamkan, permukaan (tanah) mungkin sudah padam, tapi di dalam (tanah) masih membara,” jelasnya. Sementara itu, pemerintah juga meyakinkan proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terkait pembakaran hutan dan lahan, terus berjalan. “Ini untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi korporasi yang melakukan pembakaran,” kata Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Dia menambahkan, sampai saat ini, kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kepolisian dalam menindak perusahaan pelaku pembakaran, sudah baik. Kedua institusi saling berbagi data dan informasi. “Sehingga di luar urusan pidana, kementerian nanti yang akan menindak secara administratif terkait izin perusahaan,” katanya. (dyn)