DPRD Harus Minta Maaf Terbuka

Jika Memang Terjadi Kemaksiatan di Gedung Dewan KUNINGAN – Tidak berhasil diputarnya rekaman CCTV pada 15 Agustus lalu, mendapat sorotan dari beberapa pihak. Persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebaliknya, justru harus ditindaklanjuti dengan adanya permintaan maaf secara terbuka. Salah seorang pemerhati sosial politik Kuningan, Dede Syarifudin mengingatkan agar para pihak terkait segera menyelesaikan masalah ini secara independen. Ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa mendengar dan melihat secara jelas siapa yang berbuat dan tidak. “Kalau memang ada yang berbuat kemaksiatan seperti itu dan ada anggota dewan yang terlibat, harus segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan meminta ampun kepada Allah,” pintanya, kemarin. Sebab menurut Dede, sebaik-baiknya orang adalah mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Untuk urusan sanksi, imbuhnya, sudah menjadi ranah Badan Kehormatan (BK) DPRD. “Biar masyarakat mendoakan orang yang terlibat kemaksiatan di gedung dewan mendapatkan hidayah dan segera bertobat. Karena kita tahu miras adalah musuh umat muslim dan haram dikonsumsi mengingat akan merusak generasi,” tandasnya. Dede mengajak kepada seluruh masyarakat Kuningan untuk melihat, mengawal dan menyerahkan penanganannya terhadap BK. Jika nanti BK tidak bisa menyelesaikan, dia mendesak agar para personilnya mundur dari lembaga tersebut. “Karena saat ini masyarakat menanti kebenaran dan kejelasan. Rasa haus mereka harus bisa dihilangkan, khususnya oleh BK selaku lembaga yang paling berwenang,” ucap Dede. Sebelumnya, ratusan ormas dan LSM menyambangi gedung DPRD, Senin (12/10) lalu. Mereka menuntut BK melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan yang diduga menggelar kemaksiatan pada perayaan HUT RI beberapa waktu lalu. Selain mengacungkan kondom sebagai bentuk protes, ormas dan LSM juga meminta agar DPRD memperlihatkan bukti rekaman CCTV pada tanggal di mana kegiatan agustusan di dalam gedung dewan terjadi. Sayang, ormas dan LSM kecewa karena rekaman CCTV tidak bisa dilihat atau diputar ulang.  (ded)