Pengurus APPSI Kota Cirebon Dilantik

Posisikan Diri Fasilitator Perjuangan Hak Pedagang KEJAKSAN - Pengurus daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Cirebon, periode 2011-2016 ditetapkan, Senin (6/2). Bertempat Gedung BKPP Wilayah Cirebon (6/2), acara pelantikan tersebut dilakukan oleh ketua DPW APPSI Jawa Barat. Ketua APPSI Kota Cirebon, Agung Saputro menyampaikan agar pasar tradisional lebih diprioritaskan. Karena, semakin hari, keberadaan pasar tradisional semakin tergeser oleh pasar modern. “Hal ini harus menjadi perhatian dan prioritas serius dari pemkot dan legislatif sebagai stakeholder dalam memberikan dukungan kontribusi bagi para pedagang,” katanya. Adapun yang dibutuhkan pada saat ini, kata dia, adalah adanya infrastruktur yang memadai. Sebagi bentuk untuk menjaga kenyamanan dalam berjualan. Tentunya, ketidakharmonisan antara pedagang dan pemerintah harus segera dicarikan titik temu dan solusinya. “Di mana ada jaminan untuk bisa berusaha secara mandiri di masa yang akan datang,” terangnya. Agung juga menambahkan, agar bisa mencapai kesejahteraan pedagang, baik eksekutif, legislatif dan pedagang harus serius dan bekerja sama dengan baik. Adapun agenda ke depan APPSI Kota Cirebon adalah sebagai fasilitator para pedagang untuk hearing dan diskusi dengan dewan serta pemkot. Untuk mendapatkan keberpihakan yang utuh. “Perlu adanya penataan dan pengelolaan yang serius dalam membangun kemandirian masyarakat. Selain itu, kemitraan perlu ditingkatkan baik dengan pemerintah dan dewan dalam penataan infrastruktur mendatang,” ujarnya. Sementara, Ketua DPW APPSI Jawa Barat, Dadang menyampaikan rasa bangga terhadap pelantikan DPD APPSI Kota Cirebon. Sebagai sarana fasilitator dalam memperjuangkan hak dari para pedagang. “Perlu ada keseriusan dalam penataan para pedagang tradisional yang merupakan aset penting suatu daerah,” jelasnya. Dia menganggap, dalam hal ini memang muncul sebuah dilema dengan tumbuh suburnya pasar modern. “Di mana pemerintah menginginkan adanya investor. Sementara pedagang tradisional pun perlu adanya pembenahan dan pendampingan,” ucapnya. Maka dari itu, kata dia, permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan. Keberpihakan pada para pedagang tradisional harus diprioritaskan. (kmg/opl)