Pemprov Tak Mengatur Debu Batubara

Wagub: Susah Amat, Seperti Perang Dunia Saja CIREBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah lepas tangan mengenai persoalan debu yang ditimbulkan dari aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan untuk penutupan aktivitas batubara pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pelindo dan Pemkot Cirebon. Menurut Deddy, aktivitas bongkar muat batubara di pelabuhan tidak ada hubungananya dengan Pemprov Jawa Barat. Termasuk rekomendasi yang dilayangkan oleh Pemkot Cirebon untuk menutup aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon. \"Ya silakan saja itu dibahas antara Pelindo dan walikota. Kita tidak mengatur itu. Kalau pertambangan batubara baru kita atur. Silakan duduk bareng-bareng apa susahnya. Begitu saja ribut, pelabuhan wilayahnya dimana, siapa yang terganggu. Masyarakat dan lainnya pertemukan. Susah amat, kayak perang dunia saja,\" ujarnya Deddy. PT Pelindo II Cirebon sendiri berjanji pengembangan Pelabuhan Cirebon akan memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Manager Teknik dan Sitem Informasi Pelindo II Cirebon, Afif Somadi mengatakan pihaknya saat ini tengah mereklamasi pantai sekitar 50 haktare untuk pembuatan terminal batubara agar jauh dari pemukiman masyarakat. Selain itu, efek lingkungan juga bisa diantisipasi dengan moda transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan. Sehingga polusi bongkar muat serta angkutan minimal bisa berkurang. Pengembangan Pelabuhan Cirebon menjadi pintu transportasi dari penjuru nusantara. \"Pengembangan ini sangat dibutuhkan karena kondisi pelabuhan saat ini sudah tidak layak dengan kedalaman sangat sulit,\" ujarnya. Pihaknya saat ini akan menyampaikan draft master plan pengembangan pelabuhan. Pengembangan pelabuhan sendiri sudah ada dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang disusun pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya dokumen master plan, nantinya bakal dibuat dokumen analisis mengenai daampak lingkungan (amdal). \"Karena lingkungan ini salah satu syarat, lingkungan harus diperhatikan. Kita membuat pelabuhan ini agar bisa ramah lingkungan,\" ujar Afif. Termasuk dalam aktivitas bongkar muat batubara. Aktivitas batubara bakal ditempatkan di terminal paling jauh dari pemukiman. Disebutkan dia, PT Pelindo II Cirebon sebenarnya melayani sekitar 25 persen batubara. Sementara sisanya dilakukan oleh Pengusaha Bongkar Muat (PBM) atas rekomendasi pemerintah. \"Pelindo itu salah satu operator pelabuhan saja,\" ujarnya. Terkait dengan adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Cirebon untuk menutup batubara, Afif menjelaskan dengan penutupan aktivitas batubara akan berdampak pada PT Pelindo II. \"Pasti ada penurunan pendapatan,\" ungkapnya. Namun dirinya yakin masih bisa memberdayakan komoditas lain untuk aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Cirebon. Menurutnya, batubara merupakan salah satu komoditi di pelabuhan. Banyak komoditi lain yang bisa ditingkatkan. \"Yang jelas saat ini master plan sudah ada di pemerintah, ini tahap sosilaisasi. Kalau memang ada usulan untuk penutupan batubara, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah,\" katanya. (jml)