PPP Tetap Dukung Toto

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cirebon tetap pada pendiriannya mendukung calon wakil walikota Ir Toto Sunanto. Sebab, itu merupakan prinsip dan kebijakan internal DPC PPP dan telah direstui DPP PPP. “Untuk masalah wawali, sejak dimulainya usulan dan proses pemilihan wawali. PPP tetap mendukung ketua DPD Partai Golkar Toto Sunanto untuk maju sebagai E2. Alasannya, DPW Jabar dan DPP PPP sudah memberikan rekomendasi dukungan terhadap Toto,” ujar Ketua DPC PPP Muksidi kepada Radar, Rabu (21/10) Dia mengatakan, calon wawali tidak hanya Toto yang diusulkan. Tapi, PPP pun juga mengusulkan calonnya. Sebab, Partai Golkar dan PPP berhak mengusulkan namanya, mengingat perjuangan saat pemilihan walikota 2013 lalu. “Memang harusnya dua nama calon yang diusulkan menjadi calon wakil walikota. Tapi, semuanya dikembalikan lagi kepada walikota, ingin memilih siapa calon yang akan diambil untuk meringankan beban walikota dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya. Muksidi mengaku, belum ada komunikasi lagi mengenai penentuan kesepakatan antara tiga partai, yakni Golkar, Demokrat dan PPP. Tapi, pihaknya berharap dalam waktu dekat akan ada hasil untuk menemui titik terang. “Semuanya tergantung dari komunikasi yang kita bangun. Kalau komunikasi sudah terbangun, maka semuanya clear,” katanya. Sementara itu, pengurus DPW PPP Jawa Barat, Agus Daryanto mengatakan, persoalan calon wawali ini memang masih menjadi dinamika di antara partai pengusung. Tapi, pada prinsipnya untuk mneyelesaikan masalah ini adalah melakukan komunikasi. Namun, keterlambatan proses pemilihan wawali ini karena ada miskomunikasi dari ketiga partai pengusung. “Meski demikian, saya meyakini akan ada titik temu untuk mencapai kesepakatan di antara tiga partai pengusung,” singkatnya. Terkait konflik internal dualisme kepempimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berakhir sudah. Artinya, seluruh kader harus kembali bersatu dan merapatkan barisan setelah putusan Mahkamah Agung menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP yang sah. \"Dualisme kepengurusan di dalam tubuh PPP clear. Artinya, sudah waktunya kita kembali dan patuh pada satu kepemimpinan dalam berpolitik serta memperkuat konsolidasi dan pembenahan internal hingga ke akar rumput,” ujar Gusdar sapaan akrab Agus Daryanto. Dia mengatakan, jika ditemukan ada pengurus partai dan anggota legislatif dari PPP yang membangkang atau tidak patuh pada hasil keputusan Mahkamah Agung (MA), maka mereka terancam diberhentikan dari kader partai. “Sanksi ini diberlakukan setelah MA menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP yang sah. Mereka yang tidak menghiraukan instruksi dari ketua umum, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasif yang berujung pada pencopotan jabatan (anggota DPRD, red),” jelasnya. Hal senada diungkapkan Ketua DPC PPP Kota Cirebon Muksidi. Dia mangetakan, PPP Kota Cirebon akan terus melakukan konsolidasi ke tingkat bawah. \"Dengan keputusan MA yang sekarang, saya yakin akan memperkuat konsolidasi di tingkat bawah untuk menyampaikan bahwa tidak ada lagi dua kubu di internal PPP,\" singkatnya. (abd/sam)