CIREBON - Ternyata banyak juga pihak mengkritik rencana PAW BG. Mereka berpendapat, seharusnya BG dipertahankan karena perannya sebagai legislator yang mampu memberi warna di Griya Sawala. “Jangan cari-cari alasan. Harusnya punya wakil rakyat yang seperti BG didukung,” tegas politisi Partai Demokrat, Achmad Sopyan. Sopyan mengungkapkan, bila melihat dari aturan PAW, apa yang dilakukan BG tidak layak untuk membuatnya terkena PAW. Pasalnya, BG hanya walk out saat paripurna Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Setelah aksi walk out, Budi Gunawan juga sudah bertemu Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon untuk memberikan klarifikasi. Hasilnya, tidak ada SK keputusan dari BK yang menyatakan BG dapat sanksi. Dengan demikian, sudah jelas Budi Gunawan tidak memiliki celah kesalahan. “Kalau ingin melakukan PAW terhadap Budi Gunawan, baca dulu undang-undang dan tata tertib DPRD Kota Cirebon,” tegas dia. Tak hanya itu, secara prosedur administrasi, syarat untuk PAW ternyata belum ditempuh oleh PKPI. Bahkan, pria yang akrab disapa BG itu belum dipanggil PKPI Kota Cirebon. Termasuk pimpinan dewan belum menerima surat proses PAW dari partai yang menaungi BG. Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengatakan, hingga saat ini dia belum menerima surat dimaksud. Proses PAW anggota dewan harus melalui mekanisme aturan dan prosedur yang berlaku. “Tidak ada surat itu (surat dari PKPI terkait proses PAW Budi Gunawan),” terang politisi PDIP itu, singkat. Budi Gunawan sendiri saat dikonfirmasi pada Kamis sore (29/10) belum mendapatkan panggilan dari partai. Karena itu, dia tidak ambil pusing informasi proses PAW tersebut. (sam/ysf)
Kategori :