Fraksi-fraksi Soroti Tingginya Belanja Tidak Langsung

SUMBER – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon 2016 dalam rapat paripurna, kemarin (4/11). Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, total pendapatan daerah di 2016 direncanakan naik sebesar 5,94 persen dari APBD tahun 2015. Namun kenaikan ini bukanlah parameter keberhasilan. Sebab, secara objektif masih ada parameter lain yang harus diperhatikan, yaitu masalah kenaikan proyeksi pendapatan daerah 2016 yang sangat kecil. “Penurunan target pendapatan daerah ini patut dipertanyakan. Sebab berdasarkan rasio pendapatan daerah mengalami kenaikan, khususnya dari dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, DAU maupun pendapatan lain yang sah,” kata Rudiana SE dalam rapat paripurna kemarin. Kemudian, dari aspek belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar memperhatikan sejumlah belanja urusan wajib sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2012. “Kami minta masing-masing dinas wajib menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rincian anggaran pendapatan, anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya. Mencermati tingginya angka belanja tidak langsung pada RAPBD tahun 2016, fraksi yang dipimpin oleh Bejo Kasiono ini meminta bupati untuk mampu menjelaskan dengan detail. Sebab, jika dibandingkan dengan tahun 2015, terdapat penurunan pada alokasi belanja barang dan jasa serta belanja modal. “Harusnya, jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010,” ujarnya. Sementara Fraksi PKB menyatakan struktur alokasi belanja masing-masing urusan, seperti pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial sama sekali tidak prorakyat. “Kami minta struktur alokasi belanja daerah ditinjau ulang,” kata Muntakhobul Fuad MA mewakili fraksinya. Mereka juga menyoroti persoalan kenaikan belanja tak terduga yang melonjak sebesar 246,71 persen dari tahun 2015. Berdasarkan pandangan Fraksi PKB, kenaikan ini tidaklah rasional. “Kebutuhan belanja yang lebih terencana harus diutamakan, ketimbang belanja tak terduga,” imbuhnya. Berbeda dengan Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra dalam pemandangan umumnya menyampaikan jika melihat persentase pendapatan daerah, proyeksi PAD untuk tahun 2016 hanya 15,65 persen dari total proyeksi pendapatan daerah. Padahal PAD sudah selayaknya ditingkatkan. “Berbagai upaya katanya sudah dilakukan untuk meningkatan PAD, tapi kenapa realisasinya tidak signifikan, mohon penjelasan,” ucap anggota Fraksi Partai Gerindra, Sofatillah SH. Hal yang sama disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan pada RAPBD tahun 2016 mendatang sebesar Rp 463.527.549.929,00, tentu saja harus ada peningkatan untuk penerimaan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Bahkan, proyeksi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi justru mengalami penurunan. Padahal retribusi daerah termasuk penerimaan dari pos basah. “Kami minta bupati menjelaskan itu,” singkat Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Mukhlisin Nalahudin SH MH. Lebih jauh, Fraksi Partai Golkar menyampaikan jika melihat dari rincian belanja dalam porsi RAPBD tahun 2016 mendatang, belanja pegawai dari pos belanja tidak langsung sebesar Rp1, 729 t ditambah dari pos belanja langsung sebesar Rp150 miliar. Total belanja pegawai dari dua pos tersebut mencapai Rp1,879 triliun atau 63,45 persen dari RAPBD tahun 2016. “Berarti bupati masih propegawai, belum prorakyat atau propembangunan,” tegas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Hj Nining Nurhaesih MPdI. Sementara, untuk porsi belanja hibah hanya Rp5 m lebih dan belanja bantuan sosial sebesar Rp4 m lebih. Tentu saja, bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan sangat drastis. Padahal, bantuan hibah dan sosial dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Asalkan dana tersebut digulirkan benar-benar by name by address, pasti akan tepat sasaran. Jangan malah mengalokasikan untuk gaji ke-14 PNS,” tegasnya lagi. Begitu juga dengan pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem, mereka menyoroti alokasi anggaran untuk gaji ke-14 PNS pada tahun 2016 mendatang. “Seandainya anggaran belanja daerah masih sangat memberatkan, kenapa harus mengganggarkan gaji ke-14, cukuplah gaji ke-13,” ucap Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Sukaryadi SE. Pemandangan umum ini ditutup oleh pemandangan Fraksi PKS yang merasa belum optimis Pemerintah Kabupaten Cirebon mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena jika melihat postur RAPBD tahun 2016, belanja tak langsungnya masih lebih tinggi ketimbang belanja langsung. “Kami sangat mendukung dan mendorong bupati untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan,” pungkas H Ahmad Aidin Tamim SPdI. Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengatakan akan mempertimbangkan saran yang diberikan masing-masing fraksi. Dia meyakini, proprosi dalam RABPD tahun 2016 masih prorakyat. “Kita tetap akan mengedepankan kepentingan rakyat,” singkatnya. (jun)