Honorer K2 di Kuningan Galau

Moratorium Diperpanjang, Banyak yang Memilih Keluar KUNINGAN - Adanya pembatalan kategori dua (K2) diangkat menjadi CPNS membuat honorer galau. Begitu juga yang ada di Kuningan. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk keluar dan pindah kerja di sekolah swasta. Bahkan, ada juga yang memilih mencari pekerjaan yang lebih realistis. Bukan hanya K2, tapi honorer non kategori pun banyak yang keluar karena sudah tidak ada kesempatan. “Jujur, saya sedang galau dengan kondisi saat ini. Soalnya kalau diteruskan belum ada kepastian, tidak diteruskan sudah lelah menunggu. Sedangkan usia saya terus bertambah,” ucap Nana Jumhana, honorer K2 kepada Radar, kemarin (4/11). Menurut dia, banyaknya honorer yang pindah ke swasta karena mereka memiliki gaji. Kemudian, banyak guru yang cepat mendapat tunjangan sertifikasi, sehingga hal ini terbilang menggiurkan. Sementara, honorer yang keluar mengaku sudah berpikir realistis, terutama masalah usia. Sedangkan moratorium pengangkatan CPNS diperpanjang higga tahun 2016. “Kalau sudah berkeluarga, pemikiran itu realistis. Kerja apapun yang penting mendapatkan uang,” jelasnya. Dia berharap ada kejelasan karena selama ini keberadaan honorer sangat penting. Di tempatnya bekrja, dari 27 guru, hanya tujuh guru PNS, sisanya honorer. “Sudah jelas, dengan kenyataan ini, tugas guru honorer sangat penting. Andai guru honorer memberontak dengan cara mogok mengajar, dijamin akan kewalahan karena kekurangan guru,” terangnya. “Bagaimana kurang sabarnya honorer? Jam kerja sama dengan PNS. Bahkan terkadang honorer dikekesek (seperti kerja rodi, red). Sedangkan upahnya hanya di bawah 300 ribu Rupiah per bulan. Tentu tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan,” jelasnya. Pria dua anak ini mengatakan, nyambi adalah alternative untuk menutupi kekurangan biaya hidup. Bagi dia, yang terpenting halal dan tidak merugikan orang lain. “Yang masuk data K2 di Kuningan itu bukan hanya yang berjumlah 1.364 orang. Tapi masih ada K2 provinsi dan K2 pusat, sehingga kalau dijumlahkan sangat banyak,” jelasya. Seperti diketahui, pemerintah sempat menjanjikan K2 diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan. Setiap tahun diangkat sektiar 100 ribu hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai. Namun janji itu ternyata tidak bakal terwujud. Dukungan politik dari sebagian anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2 ternyata tidak berdampak pada ketersediaan anggaran. Dengan berat hati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chirsnandi mengatakan pengangkatan tenaga honorer itu terbentur anggaran. Jangankan untuk anggaran gaji, duit untuk proses pengangkatannya saja tidak ada di dalam postur APBN 2016. (mus)