Penganggaran MAS Tidak Hitam Putih

Jumat 20-11-2015,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat

PENGALOKASIAN anggaran untuk sektor keagamaan, kemandirian dan kesejahteraan itu tidak bersifat hitam putih. Antara Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS), sebetulnya tidak bisa diperbandingkan. Sebab, jika ditelaah kembali secara per bidang kegiatan, sektor keagamaan mendapatkan proporsi yang besar. Pernyataan ini dilontarkan Ketua Fraksi Restorasi PDIP, Nuzul Rachdy SE dalam menyikapi isu yang berkembang, kemarin (19/11). Dia mengatakan, sebetulnya penganggaran di APBD dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Hanya, cara penyajian bupati saja waktu itu yang terjebak pada sektor-sektor tersebut. “Nggak bisa diperbandingkan antara Mandiri, Agamis dan Sejahtera itu, sehingga harus dibagi tiga sama rata. Tapi kalau melihat per bidang kegiatan, sektor agamis ini mendapatkan proporsi yang besar untuk tahun ini,” jelas Zul, sapaan akrabnya. Ungkapan Zul diperkuat oleh Ketua DPRD, Rana Suparman SSos. Menurutnya, informasi pagu anggaran sebesar 1,6 persen membuat hampir semua orang menyorotinya dengan memperbandingkan cara persentase dari total jumlah APBD sebesar Rp2,4 triliun. “Kalau misalnya Rp1,6 miliar dari total Rp2,4 triliun, pasti akan banyak orang bertanya-tanya, masa sih segitu. Jadi, ada proporsi penyampaian yang salah dalam hal ini. Kalau menghitung per misi, seolah-olah anggaran itu dilipat jadi tiga bidang, yaitu Mandiri, Agamis dan Sejahtera,” terangnya. Sebaliknya, sambung Rana, justru penganggaran itu diurai per kegiatan sehingga proporsi agamis cukup besar. Di tiap dinas, terutama yang menyangkut education, menurut dia, terdapat alokasi untuk bidang keagamaan. “Ada MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah), punya proporsi. Lalu ada MUI punya proporsi. Ada Gerbang MAS juga punya proporsi. Dan itu besar,” ucapnya. Untuk angka, Rana mengaku masih dihitung. Dalam pembahasan nanti, dia meyakini akan ketemu angka pastinya. Rana menargetkan pada 30 November nanti RAPBD 2016 bisa diketok palu. Sebab, seiring dengan predikat WTP yang disandang Kuningan, proses pengesahan sampai penyerapan anggaran mesti ada ruang cukup panjang. “Jadi, mari kita pandang dari sisi kegiatan, untuk bidang keagamaan ini. Institusi yang mengembangkan kebijakan education, proporsi itu ada. Jangan dilihat dari anggaran MUI, Gerbang MAS, atau dana keagamaan di Disdikpora semata. Tapi ada juga anggaran untuk penyelenggaraan haji, tes calon haji, dan lainnya. Kita nggak pernah mengalokasikan anggaran untuk non muslim. Kita sepakat untuk memperbesar anggaran di wilayah muslimnya,” papar dia. Selain itu, Rana juga menyebutkan pengalokasian anggaran untuk MDTA senilai Rp2 miliar. Apakah nanti akan dinaikkan atau tidak, itu tergantung dari hasil pembahasan. Yang jelas dirinya memastikan terdapat alokasi dana untuk program Gerbang MAS senilai Rp300 juta. “Itu dari APBD murni. Nanti di APBD perubahan juga akan ada. Untuk besarannya, disesuaikan dengan target yang akan dicapai dalam misi agamis itu sendiri. Bisa jadi naik,” kata Rana. Lebih jauh, ketua DPC PDIP Kuningan ini menegaskan, proporsi anggaran untuk bidang agama itu punya tujuan menciptakan masyarakat jadi agamis. Masyarakat agamis di sini dapat diterjemahkan, bagaimana agar masyarakat bisa membaca Alquran, memahami Alquran dan Al hadits. “Lalu, bagaimana agar masyarakat menjadi kekuatan rahmatan lil alamin, tidak men-judge benar kita, salah orang lain. Nah, kalau itu sudah mengkristal dalam karakter masyarakat muslim berarti capaian tersebut terkejar,” ungkapnya. Belum lama ini, para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD baru saja pulang dari Pekalongan. Kegiatan tersebut merupakan langkah peningkatan kapasitas, di mana tiap menghadapi momen kebijakan dilaksanakan bimtek (bimbingan teknis) seperti itu. “Bimtek ini agar kita memahami regulasinya seperti apa. Kemudian seberapa besar ruang kebijakan yang bisa kita lakukan, lalu arah tujuan dari kebijakan itu mau menciptakan masyarakat seperti apa dilihat dari input, output, outcome, impact dan benefit-nya,” jelas Rana. Tiap kebijakan, tambahnya, bukan atas dasar selera pribadi anggota dewan. Namun harus ada entry point. Dijelaskan, dari sisi anggarannya dibuat, kemudian dari sisi input, output, outcome, impact dan benefit juga terukur. (ded)

Tags :
Kategori :

Terkait