Persentase Anggaran Keagamaan Keliru

Ujang: Angka 1,6% Itu Dari Mana? KUNINGAN – Selaku ketua partai berbasis Islam, H Ujang Kosasih MSi sepakat agar anggaran keagamaan pada APBD 2016 nanti, jumlahnya besar. Dia juga sepakat Kuningan memiliki misi dan visi Mandiri, Agamis dan Sejahtera (MAS). Namun dirinya tidak setuju apabila dimunculkan persentase 1,6 persen untuk sektor agamis. “Saat kita mau melakukan klasifikasi program kegiatan, apakah itu menuju mandiri, atau kegiatan yang merpresentasikan agamis, begitu pula yang mereprsentasikan sejahtera, itu tidak mudah. Karena memerlukan kajian,” ujar ketua DPC PKB Kuningan sekaligus ketua Fraksi PKB itu, kemarin (22/11). Sepertinya, sambung Ujang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengklasifikasikan hingga memunculkan angka persentase, terdapat kekeliruan. Sebab, dia mencontohkan kegiatan pengaspalan jalan, menemui kesulitan untuk dimasukkan ke klasifikasi mana. Padahal kegiatan tersebut bisa saja menumbuhkan ketiganya, baik itu kemandirian, keagamaan maupun kesejahteraan. “Jadi, tidak mudah saya kira, menentukan persentase. Angka 1,6 persen untuk klasifikasi agamis itu belum bisa dipastikan,” ujarnya. Selain itu, Ujang juga mengatakan, saat ini RAPBD 2016 masih dalam proses. Belum lama ini tahapannya baru memasuki jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi. Artinya, pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD belum dilakukan. Kalau saja dalam diskusi Banggar nanti, dana keagamaan terdapat ruang untuk ditingkatkan, maka dapat dilakukan. “Contoh, anggaran untuk Madrasah Diniyah (MD), kan sekarang sudah dialokasikan Rp2 miliar. Kalau nanti sepakat di Banggar untuk ditambah menjadi Rp2,5 milar atau Rp3 milar misalnya, otomatis dinaikkan,” kata Ujang. Contoh lain, program Gerbang MAS yang baru teralokasi Rp500 juta. Sedangkan pada APBD perubahan 2015, sudah teralokasikan Rp300 juta. Jika dalam pembahasan banggar nanti sepakat untuk dinaikkan menjadi Rp800 juta, maka secara otomatis akan bertambah. Belum lagi bantuan ke pondok pesantren, yang menurut Ujang, perlu diarahkan pada bantuan kail, bukan bantuan ikan. Jika ada masyarakat di luar dewan yang hendak mengusulkan program keagamaan pun, pihaknya mempersilakan. “Silakan apa program yang kira-kira menunjang dan layak untuk dialokasikan. Lewat usulan tersebut, berarti memberikan solusi. Kemarin pas MUI ke dewan juga saya sampaikan terima kasih atas kritiknya yang dengan solusi,” ungkapnya. Dia menegaskan, APBD masih dalam proses pembahasan. Artinya, sekarang ini belum waktunya untuk memberikan penilaian APBD berpihak atau tidak terhadap klasifikasi keagamaan. “Kalau sudah diketok palu, ternyata memang dana keagamaan minim, nah baru silakan protes,” kata Ujang. Politisi asal Maleber ini menegaskan, memberikan masukan dalam pengalokasian APBD tidak mesti melihat draf RAPBD. MUI saja, sambungnya, berkesempatan mendatangi gedung dewan padahal tidak mengetahui drafnya. Ditandaskan, draf itu masih dalam penggodokan. Tapi bukan berarti tidak boleh diakses oleh publik. Ujang juga tidak sepakat apabila dana untuk keagamaan dikomparasikan dengan dana pengadaan mobil dinas. Akan lebih elegan, menurutnya, jika penganggarannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Misal dana untuk MD, tahun lalu Rp2 miliar, sekarang perlu dinaikkan menjadi berapa, begitu. Kalau dibandingkan dengan dana pengadaan mobdin, saya kira sudah beda ruangnya,” pungkas dia. (ded)