Tidak Sebut Anggaran Keagamaan

Mulus, APBD 2016 Diketok Palu KUNINGAN - APBD 2016 akhirnya resmi ditetapkan pada rapat paripurna kemarin (30/11). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos yang dihadiri tiga wakilnya. Hadir pula Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP bersama wakilnya H Acep Purnama MH. Dari tempat duduk sebelah barat, terlihat Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi. Paripurna tersebut berjalan cukup lancar dan relatif singkat tanpa hambatan apapun, termasuk interupsi dari para wakil rakyat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan melalui jubirnya, H Uus Yusuf SE saat membacakan laporan hasil pembahasan menyampaikan, Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan saat ini baru mencapai sebesar Rp2,472 Triliun. Direncanakan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp242,63 miliar, Dana Perimbangan Rp1,51 triliun, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp719,10 miliar. “Untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2,456 triliun. Adapun rencana belanja ini akan dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,761 triliun dan Belanja Langsung Rp695,03 miliar. Dalam perangkaan ini, dapat disampaikan bahwa perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 71,71 persen banding 28,29 persen,” sebutnya. Dari angka itu, ditemukan selisih surplus pada anggaran sebesar Rp15,79 miluar. Hal itu Pendapatan Daerah sebesar Rp2,472 triliun, sedangkan Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2,456 triliun. “Dengan perangkaan di atas, maka posisi APBD 2016 mengalami surplus sebesar Rp15,79 miliar, yang akan dipergunakan untuk pembiayaan Dana Cadangan, Penyertaan Modal PDAU, PD BK, BPJS dan PT Askes,” ucap Uus Yusuf. Dia menekankan, agar dalam pelaksanaan APBD 2016, khususnya di sektor Belanja Tidak Langsung untuk terus dilakukan evaluasi dan efisiensi. Seperti pada pos-pos Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan ONS terutama Tunjangan Kerja Daerah (TKD), dan Belanja Tidak Terduga. “Terkait dengan masih tingginya Belanja Pegawai dari keseluruhan Belanja Daerah, pada dasarnya bisa kami maklumi. Kami berusaha memahami bahwa kebijakan tersebut sudah direncanakan secara matang dan sesuai prosedur,” katanya. Untuk Belanja Langsung yang terbagi dalam Belanja Non Urusan dan Belanja Urusan, Uus menekankan agar adanya rasionalisasi sebesar 15 persen dari total Belanja Non Urusan sebesar Rp114,87 miliar lebih. Banggar juga meminta rasionalisasi beberapa anggaran non urusan baik di Setda maupun di beberapa SKPD karena angkanya sangat besar. “Sementara Belanja Urusan idealnya adalah belanja yang murni untuk kepentingan publik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik. Kami mendorong agar alokasi Belanja Urusan diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Sayangnya, dalam paripurna tidak disebutkan jumlah rill berapa besarnya anggaran untuk pos keagamaan. Ketika ditanya, beberapa orang yang hadir di paripurana hanya menyampaikan bahwa anggaran keagamaan terbilang besar. Selain angka nominal, persentasenya pun tidak disebut. Padahal, banyak warga yang ingin tahu berapa nilai anggaran untuk keagamaan. DONGKRAK DAYA BELI, JANGAN CUMA JARGON Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos mengeluarkan statemen cukup mengejutkan. Terkait peningkatan daya beli, dia meminta agar jangan hanya sekadar jargon belaka. Sehingga, pengadaan pasar hewan di Kuningan menjadi kebutuhan mendesak. “Pasar hewan itu kan tempat transaksi. Daya beli akan terbangun dengan adanya pasar tersebut. Jadi, peningkatan daya beli itu jangan terkesan hanya jargon belaka. Sedangkan pasar hewan saja belum ada,” kata Rana dengan nada agak tinggi. Pengadaan pasar hewan, ujar dia, sudah disampaika ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk segera merancangnya. Negosiasi dengan pihak pemerintah kelurahan yang hendak dijadikan lokasi pasar hewan harus segera dimulai. Pada 2017 nanti, pasar hewan permanen harus sudah berdiri. “Untuk biaya kontrak pasar sementara, kita sudah menganggarkan baik 2015 maupun 2016,” sebutnya. Saat bicara politik anggaran, Rana menegaskan telah berusaha mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Dana keagamaan misalnya, dia menegaskan angkanya besar. Hanya saja tanpa disertai dengan penyebutan angka persisnya. “Secara objektif pada anggaran PHBI (Panitia Hari Besar Islam) itu tidak ada yang non muslimnya. Lalu untuk MD (Madrasah Diniyah) itu lebih dari Rp2 miliar. Ada juga Gerbang MAS, sanitasi air menuju pesantren-pesantren dan lainnya,” sebut Rana. Tanpa rincian yang pasti, Rana menegaskan, anggaran untuk sektor keagamaan sudah besar. Untuk itu pihaknya mengimbau agar jangan meminta penambahan yang berakibat berkurangnya anggaran untuk petani. “Petani juga pengen hidup. Iya betul agama fundamen, tapi jangan lantas petani dan pedagang juga tidak boleh diberi anggaran. Petani dan pedagang kan yang menyediakan lauk-pauk, jadi kita balance lah,” ucapnya. Wakil Bupati H Acep Purnama MH sempat dikonfirmasi Radar soal APBD 2016 khususnya soal proporsionalitas antara Mandiri, Agamis dan Sejahtera. Dalam menjawab hal itu, dirinya tidak menyebutkan angka persentase. “Ini kan baru APBD murni. Nanti setelah murni itu kan banyak dana lain yang bersumber dari APBN semisal DAK (Dana Alokasi Khusus). Sekarang baru Rp2,4 triliun, nanti akan ada penambahan signifikan,” ucapnya. (ded)