Dinkes: Harusnya Tidak Dapat Bantuan

Desa Losari Kidul Masuk Wilayah Bebas Buang Air Sembarangan LOSARI- Bantuan sanitasi umum di Desa Losari Kidul nampaknya benar-benar salah sasaran. Pasalnya, berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Desa Losari Kidul masuk ke dalam wilayah yang sudah bebas buang air besar sembarangan atau ODF. Dari data Dinas Kesehatan, diketahui baru 68 desa yang memiliki sanitasi atau tempat mandi cuci kakus yang baik. Kepala Bidang Bina Perilaku Kesehatan Lingkungan Dinas Kesahatan, H Juju Hermanto MKes mengatakan seharusnya Desa Losarikidul tidak mendapatkan program sanitasi. Seharusnya bantuan lebih diarahkan ke Desa Ambulu. “Desa Losari Kidul itu sudah ODF, sementara Ambulu belum. Idealnya tidak dapat. Tapi yang melakukan survei ini bukan kami melainkan dinas teknis yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” tuturnya pada Radar, Senin (30/11). Juju juga membenarkan pada tahun ini ada 104 paket proyek fisik sanitasi bantuan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2015 dengan total Rp52 miliar. “Betul ada bantuan sanitasi Rp52 miliar untuk 104 Desa, dan satu desanya ada dua titik yang mendapatkan bantuan. Namun untuk pengerjaan fisik ya itu tadi kewenangan dan tanggungjawabnya ialah DCKTR,” lanjutnya. Bantuan sanitasi setiap tahun itu diberikan karena kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi masih rendah. “Baru 16 persen warga yang memiliki sanitasi yang baik atau ODF. Artinya, masih banyak warga yang melakukan BAB sembarangan. Makanya dengan adanya bantuan ini diharapkan masyarakat lebih menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak mudah terjangkit penyangkit. Kami dari Dinkes hanya berkewenangan memberikan penyuluhan, sosialisasi hidup bersih sementara untuk bantuan itu ranahnya DCKTR,” jelasnya. Sementara, Kasi Bangunan dan Pemukiman DCKTR, Yedi Adipriyatna SSos membenarkan program pembangunan sanitasi ialah untuk menekan masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan. Namun, pihaknya tidak tahu secara pasti mengapa alasannya Desa Losarikidul dipilih sebagai penerima bantuan sanitasi. “Untuk criteria penerima sanitasi sendiri memang si desa tersebut belum ODF. Kenapa dipilih Desa Losari Kidul? Mungkin pada waktu itu mendahulukan program air minum dan penyehatan lingkungan (water and environmental sanitation). Tapi untuk lebih jelas tanyakan ke yang lainnya saja,” singkat dia. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon, Suherman yakin bila penetapan lokasi bantuan pembangunan sanitasi umum sudah melalui prosedur yang benar. Dikatakannya, warga tidak bisa semua menyalahkan DCKTR terkait salah sasaran bantuan sanitasi. “Kita harus lihat dulu, jangan asal main menyalahkan dulu,” ujar Suherman. Suherman yakin penetapan lokasi sanitasi telah melalui proses panjang. DCKTR, kata dia, tidak mungkin asal memilih tempat. Apalagi pembangunan tersebut merupakan fasilitas untuk masyarakat. “Pasti dinas sangat hati-hati menentukan lokasi dan proses jelas telah dilakukan,”ujar Suherman. (via/den)