Tak Ada Fraksi yang Didepak

Pada Perombakan AKD Bulan Desember Ini KUNINGAN – Dalam perombakan AKD (alat kelengkapan DPRD) nanti, tidak berlaku istilah adanya fraksi yang didepak atau dikorbankan. Justru dari tujuh fraksi yang ada, semuanya bakal kebagian pada unsur pimpinan AKD. Hanya, dalam penentuannya nanti tergantung dari proses pemilihan para anggota baru yang masuk AKD masing-masing. “Tidak ada yang dikorbankan. Semua kebagi. Soal siapa kebagi apa, itu saya juga belum tahu karena tergantung bagaimana proses pemilihan di AKD masing-masing,” tegas Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos saat ditemui Radar di ruang kerjanya, Kamis (10/12). Disebutkannya, terdapat 16 posisi pimpinan pada enam AKD. Tiga posisi pimpinan di tiap komisi, dua posisi di BK (Badan Kehormatan) dan dua posisi di Bapperda (Badan Pembentuk Perda). Ke-16 posisi pimpinan tersebut tidak menutup kemungkinan diisi oleh semua fraksi yang ada. “Bisa jadi akan diisi oleh Fraksi Golkar, PAN, Demokrat, PKS, atau yang lainnya. Bisa jadi pula semua AKD dipegang satu fraksi. Itu tergantung perkembangan di lapangan nanti dalam proses penentuannya,” ungkap politisi PDIP tersebut. Yang jelas, menurut Rana, dalam masalah ini tidak ada istilah koalisi fraksi. Ini merupakan aspek kepercayaan saja. Apakah fraksi-fraksi lain masih percaya ke PDIP atau tidak. Tentu pihaknya berharap fraksi-fraksi yang ada itu masih menaruh kepercayaan. Pada penentuan AKD itu pun, imbuhnya, tidak ada istilah khianat-mengkhianati. Justru pihaknya ingin bicara utuh fraksi-fraksi agar tidak ada kesan mengkhianati. “Kalau di kita saja saling mengkhianati, nanti bisa mengkhianati rakyat dong,” celetuknya. Bagi Rana pribadi, pada perombakan AKD nanti juga tidak ada istilah kubu KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ataupun KMP (Koalisi Merah Putih). “Dewan harus kembali ke rakyat untuk bersenyawa dengan rakyat dan mendengarkan jeritan rakyat. Di situ ada proses kimia yang terjadi,” ucapnya. “Kita berbuat pun belum tentu mendapat pengakuan publik, apalagi tidak berbuat,” ujarnya lagi. Desember ini, dia menargetkan perombakan AKD bisa dilakukan. Sehingga, ketika memasuki tahun baru, akan tercipta sebuah kinerja baru, cara berpikir baru dan orientasi baru. Momentum tahun baru, sambungnya, perlu diklarifikasi dengan tindakan, bukan sekadar retorika. “Latar belakang perombakan AKD kan kita butuh penyegaran, butuh terobosan-terobosan baru di setiap komisi. Butuh juga arah kebijakan baru di DPRD,” ungkapnya. Wajar apabila beberapa fraksi telah mengusulkan perombakan AKD tersebut. Fraksi Restorasi PDIP pun, kata Rana, segera akan menyerahkan usulan serupa. Begitu juga Fraksi PKB dan fraksi lain. “Kalau usulan sudah masuk, otomatis nanti akan masuk Banmus (Badan Musyawarah) untuk menyetujui kapan jadwal rolling-nya. Terkait siapa beralih kemana, itu orotitas fraksi masing-masing. Dan siapa yang jadi pimpinan AKD, itu tergantung yang memilih di keanggotaan AKD masing-masing,” pungkasnya. (ded)