Daya Motor

Evaluasi Sistem Keuangan Desa, DPRD: Pengawasan Dana Desa Harus Diperkuat

Evaluasi Sistem Keuangan Desa, DPRD: Pengawasan Dana Desa Harus Diperkuat

EVALUASI. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, melakukan rapat evaluasi sistem keuangan desa bersama DPMD, Inspektorat, dan Diskominfo Kabupaten Cirebon, Jumat (12/6/2026).-Samsul Huda -Radar Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM   - Sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan desa harus diperkuat. Tujuannya, agar penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati Amd, saat evaluasi sistem keuangan desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Kata Rohayati, lima aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan dana desa dikelola tepat sasaran dan sesuai regulasi.

BACA JUGA: Instagram Error Massal, Juru Bicara Meta Beri Penjelasan Resmi dan Janji Perbaikan

“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dana desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rohayati.

Ia menjelaskan, dana desa yang setiap tahun dikucurkan oleh pemerintah pusat memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. 

“Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari penguatan ekonomi warga, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pembangunan infrastruktur,” ucapnya. 

Oleh karena itu, pengelolaan dana desa tidak hanya harus tertib administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA: Bertemu AHY, Bupati Eman Bawa Aspirasi Strategis Majalengka untuk Infrastruktur dan Kertajati

Bunda Iyoh --sapaan akrabnya mengungkapkan, sebelumnya Komisi I telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah desa untuk melihat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di lapangan. Salah satunya dilakukan di wilayah Kecamatan Susukanlebak.

Dari hasil kunjungan tersebut, saya masih menemukan sejumlah penggunaan anggaran yang dinilai belum optimal. 

Beberapa program dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat dan tidak mampu mendorong percepatan pembangunan desa.

“Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran desa benar-benar efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait